TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan merancang merger Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa ke dalam BPDPKS, menciptakan satu entitas yang kuat untuk mengelola dua komoditas penting ini secara efektif dan efisien.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengadakan rapat terbatas yang membahas masa depan industri kakao dan kelapa di Indonesia.

Hasilnya, diputuskan untuk melakukan merger badan pengelolaan kedua komoditas tersebut ke dalam struktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan yang lebih terpadu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan BPDPKS akan mengalami penggabungan dengan penambahan divisi baru yang fokus pada pengelolaan kakao dan kelapa.

Zulkifki mengatakan, keputusan untuk menggabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa ke dalam BPDPKS diambil karena produksi kedua komoditas tersebut sedang mengalami penurunan.

Dengan pembentukan badan pengelolaan baru ini, diharapkan kontribusi iuran kepada petani kakao dan kelapa dapat lebih terstruktur dan memberikan dampak positif bagi industri kedua komoditas tersebut

"Kalau di BPDPKS kan dananya 50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan, riset dan segala macam mengenai kelapa dan dan kakao ini nanti diambilkan digabungkan ke BPDPKS," jelasnya.

Melalui penggabungan ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa tidak akan ada tambahan iuran yang dibebankan kepada petani kakao dan kelapa. "Saya usulkan tidak ditambah lagi," ungkapnya.