TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – BPDP menyiapkan strategi pendanaan dan infrastruktur jelang implementasi B50 nasional pada Juli 2026 di tengah ancaman defisit biodiesel.

Pemerintah terus mematangkan implementasi mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan berlaku nasional mulai 1 Juli 2026.  Menjelang penerapan tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mulai menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan program berjalan lancar, mulai dari dukungan pembiayaan hingga kesiapan infrastruktur distribusi bahan bakar.

Langkah tersebut dinilai penting karena implementasi B50 bukan hanya sekadar peningkatan kadar campuran biodiesel, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pendanaan, kesiapan industri, pasokan bahan baku hingga stabilitas energi nasional.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Bahan Bakar Nabati BPDP, Zuhdi Eka Nurrakhman mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengawal proses transisi menuju B50 melalui berbagai tahapan pengujian teknis dan simulasi pembiayaan.

“Implementasi B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi perkebunan sawit nasional,” ujar Zuhdi dalam webinar Implementasi Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Menurut Zuhdi, program mandatori biodiesel selama ini terbukti memberi dampak besar terhadap industri sawit nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) petani dan menciptakan pasar domestik yang kuat.

Karena itu, BPDP memastikan implementasi B50 tidak hanya dipandang sebagai kebijakan energi semata, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan industri perkebunan nasional secara menyeluruh.

“Program-program BPDP berfokus untuk pengembangan industri perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan efisiensi biaya perkebunan rakyat dan menjaga stabilitas harga TBS,” katanya.

Dalam paparannya, Zuhdi menjelaskan kebutuhan biodiesel untuk implementasi B50 diperkirakan meningkat signifikan dibanding program sebelumnya.

Untuk sektor Public Service Obligation (PSO), kebutuhan biodiesel diperkirakan mencapai 10,23 juta kiloliter yang pembiayaannya akan didukung BPDP. Sementara untuk sektor non-PSO diperkirakan mencapai 9,47 juta kiloliter.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus memastikan kesiapan industri biodiesel nasional, termasuk dari sisi distribusi dan logistik.

Menurut Zuhdi, implementasi B50 membutuhkan kesiapan menyeluruh mulai dari produsen biodiesel, badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN), operator distribusi BBM hingga sektor transportasi. “Semakin tinggi kadar blending biodiesel maka kebutuhan infrastruktur logistik juga semakin besar,” ujarnya.

Infrastruktur Jadi PR Besar

BPDP mengakui kesiapan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama menuju implementasi B50. Saat ini, sejumlah fasilitas dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama kapasitas dermaga, sistem pengangkutan dan tangki penyimpanan biodiesel.

“Kapasitas produksi yang digunakan oleh BU BBN saat ini dan infrastrukturnya perlu di-upgrade terutama kapasitas dermaga, pengangkutan dan tangki penyimpanan,” kata Zuhdi.

Ia menjelaskan, peningkatan kadar campuran biodiesel otomatis membuat volume distribusi bahan bakar nabati meningkat. Karena itu, sarana pendukung harus mampu mengakomodasi kebutuhan penyimpanan dan distribusi dalam jumlah besar.

Selain infrastruktur fisik, kesiapan teknis kendaraan dan alat transportasi juga menjadi perhatian pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah masih menjalankan serangkaian uji coba B50 di berbagai sektor, mulai dari kendaraan berat, kendaraan ringan, angkutan laut hingga kereta api.

Untuk sektor otomotif, uji jalan kendaraan berat sejauh 40 ribu kilometer disebut telah selesai dilakukan dengan hasil positif. Sedangkan kendaraan ringan ditargetkan selesai diuji pada Mei 2026.

Sementara pengujian sektor kereta api diperkirakan rampung Oktober 2026. “Untuk sektor otomotif hasilnya positif dan berjalan dengan baik,” ujar Zuhdi. Bahkan, hasil pengujian kualitas juga menunjukkan 99,88 persen sampel memenuhi standar kadar air maksimal 320 ppm.

Waspadai Beban Insentif

Selain infrastruktur, tantangan terbesar lain yang dihadapi pemerintah adalah kebutuhan pembiayaan insentif biodiesel yang diperkirakan melonjak pada implementasi B50.

Menurut Zuhdi, pembiayaan insentif sangat dipengaruhi disparitas harga antara biodiesel dan solar.Ketika harga biodiesel lebih tinggi dibanding solar, BPDP harus menanggung selisih harga agar program mandatori tetap berjalan tanpa membebani konsumen. “Ketika HIP biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar, maka pembiayaan BPDP untuk B50 akan sangat besar,” kata Zuhdi.

Dalam simulasi BPDP, implementasi B50 pada semester II 2026 berpotensi menimbulkan defisit pembiayaan apabila harga minyak dunia berada di bawah 100 dolar AS per barel.

Jika harga Brent Oil berada pada level 85 dolar AS per barel, pembayaran insentif biodiesel diperkirakan mencapai Rp41,9 triliun. Sementara pada harga 100 dolar AS per barel, kebutuhan insentif diperkirakan sekitar Rp34,9 triliun dan turun menjadi Rp25,9 triliun apabila harga minyak mencapai 115 dolar AS per barel.

Menurut Zuhdi, kondisi tersebut menjadi perhatian serius BPDP karena pendapatan utama lembaga selama ini masih bergantung pada pungutan ekspor sawit.

BPDP juga mengingatkan bahwa tarif pungutan ekspor (PE) sawit yang berlaku saat ini dinilai belum cukup menopang kebutuhan pembiayaan implementasi B50. “Hasil kajian menunjukkan untuk membiayai program B50 pada kondisi normal dibutuhkan tarif PE sebesar 23,8 persen sementara tarif eksisting saat ini sebesar 12,5 persen,” ujar Zuhdi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan pungutan ekspor juga harus dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Karena itu, pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan agar program B50 tetap berjalan berkelanjutan.

Strategi Pendanaan

Dalam menghadapi potensi lonjakan pembiayaan tersebut, BPDP menyiapkan sejumlah strategi dukungan dana dan kebijakan. Salah satunya melalui usulan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar dana yang dihimpun BPDP.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian kembali tarif pungutan ekspor sawit secara bertahap sesuai kebutuhan pembiayaan program biodiesel. BPDP juga mengusulkan penerapan pembatasan atau capping insentif biodiesel agar besaran subsidi tetap sesuai kemampuan pendanaan lembaga.

Alternatif lain yang disiapkan adalah penyesuaian kadar campuran biodiesel berdasarkan kemampuan pembiayaan dan kesiapan infrastruktur nasional. “Bisa saja nanti pemerintah mereview kembali kadar blending sesuai kemampuan pembiayaan,” ujar Zuhdi.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penyesuaian harga jual BBM di masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program.

Jaga Keseimbangan

BPDP menilai implementasi B50 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.

Namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ambisi hilirisasi energi dengan keberlanjutan pembiayaan dan kesiapan infrastruktur. “Program mandatori biodiesel harus selaras dengan keberlanjutan perkebunan itu sendiri,” ujar Zuhdi.

Ia menegaskan, BPDP akan terus mengawal program biodiesel secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan sisi hulu dan hilir.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak dunia, implementasi B50 dipandang bukan hanya sebagai program energi nasional, tetapi juga strategi besar Indonesia dalam memperkuat industri sawit, menjaga devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan.