TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – HKTI mengajak generasi muda terjun ke sektor perkebunan demi swasembada, membuka peluang bisnis bernilai triliunan dan regenerasi petani.

Setelah pemerintah mendorong tercapainya swasembada pangan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai tahun 2026-2027 menjadi momentum memperkuat swasembada perkebunan. 

Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi komoditas strategis, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas perkebunan.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat yang digelar DPN HKTI bersama Pemuda Tani HKTI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

FGD dihadiri Ketua Bidang Perkebunan DPN HKTI Herdrajat Natawijaya, Dewan Kopi Indonesia Ir. Jamil Musanif, Ketua Organisasi Petani Tembakau Indonesia (OPTI) Mahmudi, Ir. Edi Sutopo, M.Si. dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Prof. Nelson dari Gorontalo sebagai tokoh perkelapaan Indonesia, perwakilan Duta Kopi Indonesia, Gerakan Edukasi Kopi, pengurus DPN HKTI dan DPP Pemuda Tani HKTI, serta Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil.

Sekretaris Jenderal Pemuda Tani DPN HKTI Suroyo mengatakan, setelah pemerintah berfokus pada swasembada pangan sepanjang 2025, kini saatnya sektor perkebunan menjadi perhatian bersama.

"Alhamdulillah swasembada beras sudah menunjukkan hasil, begitu juga jagung. Tahun 2026 kami ingin mulai fokus pada swasembada perkebunan. Karena itu seluruh pemangku kepentingan kami kumpulkan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan," ujar Suroyo.

Menurutnya, swasembada perkebunan bukan berarti menutup keran perdagangan internasional, melainkan memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri, meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, sekaligus memperbesar ekspor komoditas unggulan.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, tembakau, pala, lada, vanili, cengkeh, hingga rempah-rempah yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

Suroyo mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selama ini banyak lulusan pertanian yang justru memilih bekerja di sektor lain, padahal perkebunan menawarkan peluang bisnis yang sangat besar.

"Petani itu bukan hanya petani padi. Ada petani kopi, kakao, kelapa, sawit, tembakau dan banyak komoditas lain yang punya nilai ekonomi tinggi. Kami ingin anak-anak muda menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton," katanya.

Ia menambahkan, DPN HKTI akan menjadikan ruang diskusi sebagai pusat kajian berbagai komoditas perkebunan, bahkan setiap komoditas akan dibahas secara khusus agar solusi yang dihasilkan lebih terarah, mulai dari persoalan budidaya, pembiayaan, pemasaran hingga hilirisasi.

Sementara itu, Ketua Harian III DPN HKTI Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir menilai sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena didukung iklim tropis dan kekayaan plasma nutfah yang tidak dimiliki banyak negara.

"Perkebunan selama ini menjadi penghasil devisa. Saat krisis ekonomi 1998, sektor ini menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional. Karena itu perkebunan harus kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah agar pengembangan komoditas dilakukan secara bertahap dan fokus. Menurutnya, pendekatan tersebut akan mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing.

"Jangan semua dikerjakan sekaligus. Mulai dari kopi, kemudian tembakau, kelapa, kakao, lada, vanili dan komoditas strategis lainnya. Dengan fokus, hasilnya akan lebih maksimal," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menegaskan bahwa sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor kelas dua. Menurutnya, sejarah membuktikan masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujarnya.

Ali juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi komoditas perkebunan Indonesia, yakni kualitas pascapanen.

Ia mencontohkan ekspor pala Indonesia yang beberapa kali ditolak negara tujuan karena kandungan aflatoksin akibat proses pengeringan yang belum memenuhi standar.

"Masalah kita bukan pada kualitas tanamannya, tetapi pada penanganan pascapanen. Kalau pengeringannya baik, produk kita bisa diterima pasar dunia," katanya.

Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada jagung, kelapa, dan sejumlah komoditas lainnya.

Karena itu, peningkatan produksi harus dibarengi dengan modernisasi teknologi pascapanen, penyediaan alat pengering, peningkatan kualitas SDM petani, hingga penerapan standar mutu internasional.

"Kita harus membimbing petani agar mampu menghasilkan produk berkualitas. Kalau standar ekspor dipenuhi, daya saing komoditas Indonesia akan jauh lebih kuat," ujar Ali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar US$34 miliar atau setara lebih dari Rp550 triliun. 

Sementara data Kementerian Pertanian menunjukkan subsektor perkebunan mengelola lebih dari 26 juta hektare lahan dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta rumah tangga pekebun.

Dengan potensi tersebut, HKTI menilai target swasembada perkebunan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah, memperkuat ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membuka ruang bagi lahirnya wirausaha muda di sektor perkebunan Indonesia.