TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Indonesia jadi raja sawit dunia dengan 16,8 juta ha, namun rendemen petani hanya 16 persen. Apa penyebab rendahnya produktivitas ini?

Indonesia masih memegang status sebagai raja sawit dunia dengan total luas perkebunan mencapai sekitar 16,8 juta hektare.

Komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas dan menopang kehidupan sekitar 6,8–6,9 juta petani di berbagai daerah sentra sawit, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan.

Namun, di balik dominasi global tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan yaitu rendemen dan produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh di bawah perusahaan besar.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menegaskan bahwa kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri sawit nasional.

“Kalau korporasi bisa mencapai rendemen di atas 25 persen, sementara petani rakyat masih sekitar 16 persen, ini menunjukkan ada masalah serius di sisi budidaya dan pengelolaan kebun rakyat,” kata Ali Jamil dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Data Kementerian Pertanian mencatat, dari total 16,8 juta hektare kebun sawit nasional, sekitar 6,8–6,9 juta hektare atau lebih dari 40 persen dikelola oleh petani rakyat. 

Artinya, secara struktur, petani memiliki peran sangat besar dalam menopang produksi sawit nasional.

Namun, kontribusi besar tersebut belum diikuti dengan produktivitas yang setara dengan pelaku usaha besar atau perusahaan perkebunan.

Secara umum, produktivitas kebun sawit rakyat masih berada di bawah standar industri. 

Faktor utama yang memengaruhi antara lain usia tanaman yang sudah tua, penggunaan benih tidak unggul, serta minimnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Ali menilai, kondisi ini membuat potensi besar sawit rakyat belum bisa dimaksimalkan secara optimal.

"Indonesia memang nomor satu di dunia dari sisi luas lahan sawit. Tapi kita harus jujur, produktivitas petani kita masih tertinggal,” ujarnya.

Menurut Ali Jamil, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya rendemen dan produktivitas petani sawit rakyat. 

Pertama adalah penggunaan benih yang tidak bersertifikat atau tidak unggul.

Di banyak daerah, petani masih menggunakan bibit dari sumber tidak resmi karena keterbatasan akses maupun biaya. 

Hal ini berdampak langsung pada hasil produksi tandan buah segar (TBS) per hektare.

Kedua adalah penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum optimal. 

Banyak kebun rakyat yang belum melakukan pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara tepat, serta manajemen panen yang sesuai standar.

Ketiga adalah minimnya pendampingan teknis dari penyuluh maupun kelembagaan resmi. Kondisi ini membuat transfer teknologi dari riset ke lapangan berjalan lambat.

Keempat, akses petani terhadap kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) masih belum merata. Akibatnya, posisi tawar petani dalam rantai pasok masih lemah.

Ali Jamil juga menjelaskan, perbedaan mencolok terlihat antara kebun rakyat dan perkebunan besar.

Perusahaan umumnya telah menerapkan sistem manajemen modern, mulai dari pemilihan benih unggul, pemupukan berbasis data, hingga sistem panen terkontrol.

Hasilnya, produktivitas dan rendemen perusahaan bisa mencapai di atas 25 persen, jauh lebih tinggi dibanding petani rakyat yang masih berada di kisaran 16 persen.

Kesenjangan ini bukan hanya berdampak pada produksi nasional, tetapi juga pada tingkat kesejahteraan petani.

“Kalau produktivitas rendah, otomatis pendapatan petani juga rendah. Padahal mereka adalah bagian terbesar dari industri sawit kita,” jelas Ali.

Kementerian Pertanian mencatat sekitar 6,9 juta petani sawit tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, sebagian besar dari mereka belum tergabung dalam skema kemitraan formal dengan industri.

Ali menyebut, hanya sebagian petani yang sudah masuk dalam pola kemitraan plasma atau kerja sama dengan PKS. Sementara mayoritas masih mengelola kebun secara mandiri.

Kondisi ini membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga TBS dan tidak memiliki standar mutu yang seragam.

“Petani kita sangat besar jumlahnya, tapi belum semuanya terkoneksi dengan sistem industri yang baik,” katanya.

Selain produktivitas, Ali juga menyoroti persoalan tata niaga dan harga tandan buah segar (TBS) yang kerap menjadi keluhan petani.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor maupun dinamika industri hilir dapat berdampak langsung pada harga di tingkat petani.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani, termasuk implementasi regulasi penetapan harga TBS yang sudah diatur pemerintah daerah.

“Yang paling terdampak saat ada gejolak harga selalu petani. Karena itu tata niaga harus transparan dan adil,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas.

Program ini menargetkan kebun-kebun tua yang sudah tidak produktif untuk diganti dengan tanaman unggul.

Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan industri juga menjadi fokus utama agar petani tidak berjalan sendiri.

Ali menegaskan, tanpa perbaikan menyeluruh dari hulu, Indonesia akan terus menghadapi kesenjangan produktivitas meski menjadi produsen sawit terbesar di dunia.

“PR kita bukan hanya memperluas lahan, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” tegasnya.