TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Hilirisasi pertanian kini menjadi salah satu program besar pemerintah. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonominya dinikmati langsung petani. Komoditas yang menjadi target utama hilirisasi adalah perkebunan.

Komoditas perkebunan selama ini menjadi penyumbang devisa negara yang sangat besar. Tapi di balik itu semua, nasib pekebun tak seindah dengan perannya dalam perekonomian negara. Pekebun banyak yang tak bisa menikmati nilai tambah dari produk yang dihasilkan, karena menjual produk mentah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan subsektor perkebunan mengelola lebih dari 26 juta hektare (ha) lahan dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta rumah tangga pekebun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 34 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp550 triliun. 

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, sub sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor kelas dua. Sejarah membuktikan masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Secara agregat makro menurut Ali Jamil, sektor perkebunan meryupakan penyumbang PDB tervesar di sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi 3,65 persen terhadap PDB total Indonesia. "Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujarnya.

Namun Ali Jamil menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi komoditas perkebunan Indonesia, yakni kualitas pascapanen. Contohnya, ekspor pala beberapa kali ditolak negara tujuan karena kandungan aflatoksin akibat proses pengeringan yang belum memenuhi standar.

“Jadi masalahnya bukan pada kualitas tanaman, tapi pada penanganan pascapanen. Kalau pengeringannya baik, produk kita bisa diterima pasar dunia.. Bahkan, persoalan serupa juga terjadi pada komoditas perkebunan lainnya," katanya saat FGD Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat di Jakarta, Kamis (30/6).

Karena itu, peningkatan produksi harus dibarengi dengan modernisasi teknologi pascapanen, penyediaan alat pengering, peningkatan kualitas SDM petani, hingga penerapan standar mutu internasional. "Kita harus membimbing petani agar mampu menghasilkan produk berkualitas. Kalau standar ekspor dipenuhi, daya saing komoditas Indonesia akan jauh lebih kuat," ujarnya.

Percepat Hilirisasi

Dengan alasan tersebut, pemerintah pun mendorong program hilirisasi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4) ada tiga proyek hilirisasi perkebunan.

Pertama, hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodieseldi KEK Seri Mangkei, Sumatera Utara. Kedua, , pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya Maluku Tengah dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun. Ketiga, fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dengan kapasitas 300 ribu butir kelapa per hari.

Pada kesempatan itu Prabowo mengakui, selama ini Indonesia terlalu lama berada pada pola lama sebagai pemasok bahan baku. Padahal, kekuatan utama bangsa justru terletak pada kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dan diolah di dalam negeri.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” kata Presiden. Karena itu, hilirisasi sektor pertanian harus menjadi gerakan besar nasional, mencakup pengolahan berbagai komoditas unggulan agar menjadi produk turunan bernilai tinggi.

Kementerian Pertanian sendiri kini terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan pekebun. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar mencapai Rp9,5 triliun.

Dana tersebut untuk pengembangan tujuh komoditas perkebunan strategis yakni, kelapa, kopi, kakao, pala, lada, jambu mete dan tebu. Selama periode 2025-2027, pemerintah menargetkan program hilirisasi menjangkau 870.000 hektare (ha) kebun rakyat.

Pada 2026, fokus pengembangan lahan diarahkan ke sentra produksi utama. Mencakup kelapa 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, dan sagu 3.350 hektare.

Fokus hilirisasi diarahkan Langkah ini dilakukan melalui penyiapan lahan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Penyiapan program hilirisasi dilakukan melalui pemetaan potensi lahan serta verifikasi langsung di lapangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus memastikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari lahan, kelompok tani, hingga ekosistem industri agar program hilirisasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbaikan tanaman milik pekebun dengan penyediaan benih gratis.

Melalui langkah tersebut, subsektor perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku. Namun, juga berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan pekebun di seluruh Indonesia. 

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program Hilirisasi Perkebunan. Baca di Tabloid Sinar Tani cetak atau e paper Edisi  4142 terbit 08-14 Juli 2026 hubungi bagian pemasaran.