TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa menyebut kenaikan produktivitas sawit rakyat 1 ton per hektare berpotensi menambah 6 juta ton CPO nasional.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, memaparkan sebuah blueprint penguatan ekosistem sawit nasional yang diyakini mampu menjawab tantangan besar industri sawit Indonesia, mulai dari implementasi biodiesel B50, peningkatan produktivitas, hingga menjaga daya saing ekspor di tengah persaingan minyak nabati dunia.

Blueprint tersebut disampaikan Jatmiko saat menjadi keynote speaker dalam Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta.

Menurut Jatmiko, Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, pemerintah melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mendorong hilirisasi dan kemandirian energi melalui implementasi B50. Namun di sisi lain, produktivitas sektor hulu sawit justru masih cenderung stagnan.

"Hari ini kita menghadapi paradoks sawit nasional. Misi hilirisasi sangat jelas dan sangat tegas melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kemandirian energi merupakan langkah yang sangat brilian di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujar Jatmiko.

Meski demikian, ia mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya fokus pada hilirisasi. Ekspor CPO tetap harus dijaga karena menjadi salah satu penopang devisa negara.

Menurutnya, pertanyaan terbesar saat ini bukan lagi apakah Indonesia mampu menjalankan B50, melainkan apakah sektor hulu siap menyediakan tambahan bahan baku yang dibutuhkan.

"Apakah hulu kita siap menjawab tantangan hilirisasi? Apakah hulu kita siap mendukung lompatan besar industri sawit nasional?" katanya.

Jatmiko menjelaskan implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 4 juta ton CPO per tahun. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut memang akan mengurangi volume ekspor dan berpotensi mendorong kenaikan harga CPO.

Namun, ia mengingatkan kenaikan harga yang terlalu tinggi justru dapat menjadi bumerang karena mendorong negara-negara subtropis mempercepat pengembangan minyak nabati alternatif seperti rapeseed atau canola.

"Kalau harga CPO terus naik, negara-negara subtropis akan semakin terdorong mengembangkan komoditas pengganti sawit. Ini harus menjadi perhatian kita dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Dalam paparannya, Jatmiko menegaskan peningkatan produktivitas merupakan solusi paling cepat dibandingkan membuka lahan baru.

Saat ini sekitar 53 persen kebun sawit nasional dikelola perusahaan swasta, 42 persen oleh perkebunan rakyat, dan hanya sekitar 5 persen milik BUMN.

Namun, produktivitas kebun rakyat masih tertinggal. Produktivitas kebun PTPN mencapai sekitar 4,37 ton CPO per hektare, perkebunan swasta sekitar 3,79 ton, sedangkan perkebunan rakyat baru sekitar 3,27 ton per hektare.

Menurutnya, apabila produktivitas kebun rakyat meningkat hanya 1 ton CPO per hektare, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pasokan sekitar 6 juta ton CPO.

"Kalau produktivitas masyarakat naik satu ton saja per hektare, kita mendapatkan tambahan sekitar 6 juta ton CPO. Itu sudah cukup menopang kebutuhan B50 tanpa harus mengorbankan ekspor," katanya.

Blueprint Tiga Tahap

Untuk mewujudkan target tersebut, PalmCo menyusun blueprint penguatan ekosistem sawit nasional yang dibagi dalam tiga horizon waktu.

Pada jangka pendek (2026-2027), fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas petani sekitar satu ton CPO per hektare melalui penguatan kelembagaan petani, penggunaan bibit unggul bersertifikat, penerapan BioSilika untuk mengurangi dampak kekeringan, serta pemanfaatan aplikasi Oil Palm Assistant (OPA) berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan rekomendasi pemupukan dan pengendalian hama secara presisi.

Memasuki jangka menengah (2-3 tahun), PalmCo mendorong penguatan kemitraan antara petani dan perusahaan, digitalisasi koperasi, serta mekanisasi panen menggunakan teknologi berbasis artificial intelligence, termasuk e-Grek Digital AI Ripeness Detector, electric bunch harvester, hingga electric wheelbarrow untuk menekan biaya produksi.

Sementara pada jangka panjang, blueprint difokuskan pada hilirisasi dan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah sawit.

Di antaranya pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) menjadi biometana, tandan kosong menjadi biotekstil dan mulsa organik, serta batang sawit hasil peremajaan menjadi bahan bangunan bernilai tambah.

Menurut Jatmiko, seluruh teknologi tersebut merupakan hasil riset yang sudah tersedia dan tinggal diperluas implementasinya di lapangan.

Selain penguatan teknologi, PalmCo juga mengusulkan reformasi tata kelola industri sawit nasional.

Beberapa isu yang dinilai mendesak antara lain kepastian legalitas lahan, penguatan kelembagaan petani, perbaikan sistem traceability nasional, penyempurnaan formula harga tandan buah segar (TBS) yang lebih adil bagi petani, penataan pungutan ekspor, hingga penguatan diplomasi sawit Indonesia di pasar global.

Ia menilai hasil riset juga harus lebih dekat dengan kebutuhan industri dan petani sehingga tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah semata.

"Riset adalah investasi, bukan biaya. Hasil penelitian harus menjadi solusi nyata yang bisa langsung diterapkan di lapangan dan meningkatkan produktivitas petani," tegasnya.

Jatmiko optimistis, apabila seluruh pemangku kepentingan mampu bergerak bersama menjalankan blueprint tersebut, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan B50, tetapi juga mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan industri yang semakin produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.