TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pernah menjadi komoditas yang cukup menjanjikan, tapi kelapa mulai ditinggalkan petani. Banyak faktor yang menyebabkan produksinya kini cenderung menurun. Namun kini, tanaman nyiur melambai kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah.  

Pemerintah telah menetapkan kelapa sebagai komoditas strategis. Sebagai produsen nomor dua dunia penghasil kelapa, Indonesia mempunyai potensi besar mengisi kocek devisa negara dari produk kelapa. Karena itu, pemerintah kini mendorong program hilirisasi mengungkit nilai tambah.

Setelah lama tak mendapat perhatian khusus, komoditas kelapa kini mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanagunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyusun peta jalan pembangunan kelapa.

Menteri PPN/Kepala Bappenas. Prof. Rachmat Pambudy saat membuka Webinar Hilirisasi Ungkit Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Tabloid Sinar Tani dan BPDP (Badan Pengelolaan Dana Perkebunan) di Jakarta, Rabu (22/7) mengatakan, pemerintah telah menetapkan kelapa sebagai komoditas strategis, dalam RPJM 2025-2029 untuk menyokong pertumbuhan industri kelapa dalam negeri

“Kami telah membuat peta jalan komoditas kelapa untuk memperkuat pengembangan komoditas kelapa, terutama upaya mendukung hilirisasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah, serta kesejahteraan petani,” katanya.

Dengan peta jalan tersebut, Rachmat berharap, dalam jangka panjang akan tumbuh ekosistem dan industrialisasi kelapa, serta mendorong riset dan inovasi komoditas kelapa. Karena itu, upaya yang pemerintah dorong saat ini adalah bagaimana peningkatan kapasitas produksi dan daya saing kelapa melalui penguatan SDM dan perbaikan rantai pasok.

Dengan tingginya potensi dan peluang hilirisasi kelapa akan mendorong tumbuhnya industri kelapa, penelitian, inovasi dan pengembangan kelapa lebih lanjut. “Nantinya kita tidak hanya sebagai pengekspor kelapa utuh, tapi pengekspor utama produk berbasis kelapa yakni industri turunan sampai ke industri hilir lainnya. Dengan demikian petani akan mendapatkan nilai tambah,” tuturnya.

Data BPS, selama 10 tahun terakhir terdapat 10 provinsi yang menjadi sentra produksi kelapa nasional, dengan kontribusi terhadap produksi kelapa nasional sebanyak 65,51 persen. Provinsi Riau merupakan kontributor terbesar terhadap produksi kelapa nasional (14,15 persen), disusul Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah mengakui, selama 14 tahun terakhir, luas lahan kelapa secara gradual mengalami penurunan. Rata-rata penurunan luas lahan setiap tahunnya adalah sekitar 0,96 persen. Bahkan selama periode tahun 2011-2024, luas lahan kelapa mengalami penurunan sebesar 11,99 persen.

Upaya pemerintah mengembalikan pamor kelapa ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangannya, baca halaman selanjutnya.

Bagi Sahabat Sinar Tani yang telah mengikuti webinar, bisa mendapatkan materi dan sertifikatnya. Bisa di unduh di link bawah ini. 

Esertifikat : Klik Disini
Materi : Klik Disini
Esertifikat Berdasarkan Nomor : Klik Disini