Ada beberapa tantangan pengembangan kelapa. Diantaranya, produktivitas sangat rendah hanya 1,1 ton/ha, tanaman yang sudah tua, banyak kebun induk belum diremajakan. Mirip dengan komodtas lainnya. “Hampir 90 persen tanaman kelapa merupakan milik rakyat dengan kondisi tanaman yang sudah tua. Ini menjaid tantangan besar, bagaimana bisa mengembangkan program kelapa ini. Bagiaman kita menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Untuk mendukung pengembangan kelapa, Helmi mengatakan, BPDP telah menyiapkan beberapa program, baik peremajaan tanaman kelapa petani, bantuan sarana dan prasarana, pengembangan riset dan sumber daya manusia. “Secara garis besar program dan kegiatannya hampir sama dengan kelapa sawit,” ujarnya.

Sebagai payung hukumnya, Helmi mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 25 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.

Saat ini juga tengah disusun peraturan turunan (Perdirjen/ Kepdirjen) oleh Kementerian Pertanian yang mengatur pedoman teknis tata kelola pelaksanaan kegiatan tersebut, berisi tata cara pengusulan, persyaratan, standar biaya dan lainnya. “Sambil menunggu pedoman teknis tersebut, BPDP dan Ditjenbun telah menginisiasi pembangunan aplikasi yang akan digunakan dalam proses pengusulan, verifikasi, dan penyaluran dana perkebunan kelapa,” tutur Helmi.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Kelapa, Direktorat Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan, Agus Rosyid juga mengakui, tantangan pengembangan kelapa adalah tren luas perkebunan kelapa yang cenderung menurun. Beberapa tantangannya yakni, produktivitas tanaman kelapa yang rendah hanya 1,1 ton/ha, tingginya persentasi tanaman yang rusak dan tidak menghasilkan, berlum tersedia kerjasama pengelolaan kelapa yang terintergrasi.

“Banyak faktor, salah satunya yang utama adalah stabilitas harga yang membuat petani kemudian melirik komoditas lain, sehingga mendorong konversi. Ini memprihtinkan dan harus sikapi bersama supaya produksi kelapa kita bertahan di peringkat kedua, bahkan bisa naik menjadi pertama,”  tuturnya.

Menurut Rosyid, perkembangan harga kelapa cenderung menurun cukup lama. Misalnya, selama tahun 2025, perbedaan harga kelapa ditingkat petani dengan pengepul sangat besar hampir Rp 2.000/butir. Pada tahun 2026 sempat membaik dna perbedaannya sangat kecil, tapi kemudian besar lagi.

Karena itu, pemerintah kini mendorong program hilirisasi kelapa. Target pengembangan hulu seluas 500 ribu hektar (ha) dan hilirisasi 20 unit industri pengolahan dalam 5 tahun ke depan. Tujuan yakni, memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi, serta ekspor. ”Ekspor ke beberapa negara terus bertambah, hampir 80 negara meminta produk kelapa Indonesia,” ujarnya.

Dengan program hilirisasi, kata Rosyid, pemerintah juga berharap ada peningkatan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. “Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian pemeirntah adalah pemberdayaan petani, baik dari sisi pelatihan, akses pembiayaan hingga pemasaran dan pengembangan produk,” ujarnya.

Mendorong pengembangan kelapa, pelaku usaha dan peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Baca halaman selanjutnya.

Esertifikat : Klik Disini
Materi : Klik Disini
Esertifikat Berdasarkan Nomor : Klik Disini