Dari kalangan industri, Ketua HIPKI (Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia), Rudy Hadiwidjaya merekomendasikan beberapa langkah kebijakan untuk pengembangan kelapa. Pemerintah katanya, harus membuat rencana aksi yang jelas dan terstruktur industri kelapa.

Kemudian, program peremajaan kelapa harus terus dilanjutkan dan diperkuat, Pajak Ekspor (PE) kelapa mentah dan mendorong industri kelapa asing untuk memindahkan basis produksinya ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah harus membatasi batasi ekspor bahan baku kelapa, khususnya kelapa tua untuk pengolahan. “Izinkan hanya untuk ekspor kelapa muda atau kelapa hijau yang masih memiliki sabut utuh. Itu pun untuk segmen minuman kelapa segar, meniru praktik Thailand,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Maskromo, Peneliti Utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN juga memberikan memberikan masukan kepada pemerintah. Diantaranya, pemerintah perlu segera membuat regulasi untuk mengatasi harga kelapa yang terus berfluktuasi, mentisipasi trend produk kelapa dengan berorentasi pada nilai tambah dan daya saing.

Saran lainnya, program hilirisasi perlu di dukung dengan pendampingan inovasi teknologi dan jaminan pendapatan petani pemilik lahan. Perbaikan di hulu, Ismail juga mengusulkan agar perakitan varietas unggul disesuaikan kebutuhan investor, industri dan pasar.

”Saatnya pemerintah mengajak petani menerapkan budidaya presisi yang efisien, praktis, produktivitas lahan tinggi dan ramah lingkungan,” ujarnya. Tak kalah penting menurut Ismail, adalah perbaikan mutu genetik benih kelapa perlu ditingkatkan. Baik melalui riset berbasis pemuliaan, molekuler dan perbanyakan massal secara in vitro.

Pada akhirnya, hilirisasi kelapa tidak hanya sebatas bagaimana memperbaiki sisi hilir, tapi juga hulunya. 

Esertifikat : Klik Disini
Materi : Klik Disini
Esertifikat Berdasarkan Nomor : Klik Disini