TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Potensi industri kelapa Indonesia dinilai masih sangat besar untuk terus dikembangkan melalui program hilirisasi. Sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan bahan baku yang melimpah.

Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih besarnya ekspor kelapa bulat dan belum kuatnya kebijakan yang melindungi industri pengolahan di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja, dalam webinar bertajuk Hilirisasi, Ungkit Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Nasional yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Rabu (22/7).

Menurut Rudy, Indonesia memproduksi sekitar 14–15 miliar butir kelapa setiap tahun. Pada 2025, produksi nasional diperkirakan mencapai 15 miliar butir atau sekitar 23 persen dari total produksi kelapa dunia. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia, sehingga memiliki peluang besar menjadi pusat industri hilirisasi kelapa global.

"Seluruh bagian kelapa sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk bernilai tambah. Mulai dari daging kelapa, air kelapa, tempurung, sabut hingga nira memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika diolah di dalam negeri," ujar Rudy.

Ia menjelaskan, nilai ekspor industri kelapa Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US$2,48 miliar. Dari total produksi sekitar 15 miliar butir, sekitar 9 miliar butir atau hampir 60 persen dimanfaatkan industri pengolahan menjadi kopra, desiccated coconut (kelapa parut kering), dan santan.

Meningkatnya permintaan dunia terhadap berbagai produk berbasis kelapa turut menjadi peluang besar bagi Indonesia. Salah satu pasar yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Tiongkok, di mana santan kini menjadi tren sebagai alternatif pengganti susu sapi. Kondisi tersebut mendorong permintaan produk olahan kelapa Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meski memiliki potensi yang besar, Rudy menilai industri pengolahan kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah masih terbukanya ekspor kelapa bulat tanpa regulasi yang memadai.

Kondisi tersebut mengurangi pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri, berbeda dengan negara pesaing seperti Filipina, Thailand, India, Sri Lanka, dan Vietnam yang telah menerapkan kebijakan ketat untuk melindungi industri pengolahannya.

Selain itu, program peremajaan kelapa dinilai belum sepenuhnya menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri nasional. Di sisi lain, perusahaan asing justru memperoleh keuntungan dengan mengimpor sekitar satu miliar butir kelapa dari Indonesia setiap tahun untuk diolah di negara mereka.

Karena itu, HIPKI merekomendasikan pemerintah melanjutkan program replanting kelapa, menerapkan Pajak Ekspor (PE) terhadap kelapa mentah, membatasi ekspor kelapa tua, serta mendorong investasi industri pengolahan di dalam negeri.

Organisasi tersebut juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa dari Tiongkok, Vietnam, dan Thailand didorong memindahkan fasilitas produksinya ke Indonesia.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa menjadi pusat hilirisasi kelapa dunia, meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional," tutup Rudy.