TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Hilirisasi kelapa nasional dimulai dari kebun melalui peningkatan produktivitas, agar petani menikmati nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih baik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat Program Hilirisasi Kelapa Nasional dengan menempatkan kebun sebagai titik awal pembangunan. Strategi ini diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus memastikan manfaat ekonomi lebih besar dinikmati petani, bukan hanya industri pengolahan.

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Kelapa Direktorat Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Rosyid, mengatakan hilirisasi tidak cukup hanya membangun pabrik. Menurutnya, industri pengolahan hanya akan berkembang apabila pasokan bahan baku dari kebun tersedia secara berkelanjutan.

"Hilirisasi bukan hanya membangun industri. Yang pertama harus kita kuatkan adalah kebunnya. Kalau kebunnya produktif, bahan baku tersedia, petani sejahtera, maka industri akan tumbuh dengan sendirinya," ujar Agus.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Hilirisasi Kelapa Nasional yang menargetkan pengembangan kawasan kelapa seluas 500.000 hektare serta pembangunan 20 unit industri pengolahan dalam lima tahun ke depan. Program ini menjadi bagian dari kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam yang mendorong Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen berbagai produk olahan bernilai tinggi.

Sebagai langkah awal, pemerintah meningkatkan skala pengembangan kawasan secara signifikan. Jika pada 2025 luas pengembangan hanya sekitar 3.500 hektare, maka pada 2026 targetnya melonjak menjadi 151.554 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp427 miliar, di luar anggaran penyediaan benih unggul.

"Tujuan hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Yang paling penting adalah petani menjadi bagian utama dalam rantai nilai tersebut," kata Agus.

Program tersebut akan dilaksanakan di 28 provinsi sentra kelapa. Beberapa daerah prioritas antara lain Sulawesi Utara dengan alokasi sekitar 18.248 hektare, Sulawesi Tenggara 18.278 hektare, Maluku Utara 15.000 hektare, Riau 14.000 hektare, Sulawesi Tengah 10.200 hektare, Gorontalo 10.000 hektare, Sulawesi Selatan 9.200 hektare, Sumatera Selatan 8.285 hektare, serta Nusa Tenggara Timur 5.700 hektare.

Selain perluasan kawasan, pemerintah juga memberikan paket bantuan berupa 110 batang benih unggul bersertifikat per hektare, pupuk organik, bantuan persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, biaya penanaman, hingga pendampingan teknis oleh penyuluh agar produktivitas kebun meningkat sejak awal.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan produktivitas kelapa nasional baru sekitar 1,1 ton per hektare, jauh di bawah potensi tanaman yang dapat mencapai 3,5–5 ton per hektare dengan penggunaan benih unggul dan penerapan budidaya yang baik. Di sisi lain, luas tanaman tua, rusak, dan tidak menghasilkan diperkirakan telah mencapai lebih dari 377 ribu hektare, sehingga peremajaan menjadi kebutuhan mendesak.

Indonesia sendiri memiliki sekitar 3,29 juta hektare perkebunan kelapa dengan produksi sekitar 2,79 juta ton, di mana 98 persen merupakan perkebunan rakyat. Artinya, lebih dari 5,3 juta kepala keluarga menggantungkan hidup pada komoditas ini. Karena itu, keberhasilan hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan ekspor produk olahan seperti VCO, santan, cocopeat, cocofiber, hingga arang aktif, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, kepastian pasar, dan harga jual yang lebih menguntungkan.

Dengan membangun hilirisasi yang dimulai dari kebun, pemerintah ingin mengubah paradigma pembangunan kelapa nasional. Nilai tambah tidak lagi berhenti di industri, tetapi mengalir hingga ke tingkat petani sebagai pelaku utama yang selama ini menjadi tulang punggung produksi kelapa Indonesia.