Rabu, 12 Desember 2018


Kopra Rakyat ‘Menanti’ Uluran Tangan Pemerintah

06 Des 2018, 21:52 WIBEditor : Yulianto

Unjuk rasa mahasiswa meminta pemerintah memperhatikan petani kelapa | Sumber Foto:Julian

Pemerintah agar mengambil tindakan membuat regulasi yang memberikan perlindungan kepada petani kelapa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Anjloknya harga kopra rakyat menuntun kalangan mahasiswa asal Maluku dan Maluku Utara menyambangi gedung Kementerian Pertanian. Mereka berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan komoditas utama di wilayah tersebut yang kini tengah terpuruk.

Koordinator Lapangan Pergerakan Tani Indonesia Maluku-Maluku Utara, Riswan mengatakan, harga kopra saat ini di wilayah Maluku Utara hanya Rp 2.500/kg. Padahal sebelumnya sempat mencapai Rp 6.000-7.000/kg di tingkat petani. Sedangkan di tingkat pabrik Rp 8.000/kg. Bahkan tahun lalu harga kopra masih dibeli sebesar Rp 11.000/kg.

“Mengapa harga kopra merosot begitu rendah? Jika membaca pergerakan nilai jual kopra dari tahun ke tahun, seolah memberi sebuah pemakluman bahwa komoditas ini sengaja dibiarkan bernasib sial,” katanya dalam aksi unjuk rasa di gedung Kementerian Pertanian, Kamis (6/12).

Menurutnya, fluktuatifnya harga kopra makin mendorong petani pada kemiskinan. Persoalan petani kelapa antara lain adalah tidak adanya subsidi dari negara dan permainan harga oleh tengkulak. Apalagi proses pengolahan kelapa menjadi kopra masih tradisional karena tidak didukung teknologi baru. Biaya distribusi/transportasi juga mahal dan tidak ada perlindungan hukum (regulasi) yang mengatur perkelapaan.

Karena itu kata Riswan, tak heran jika kemudian sistem pertanian kelapa dan daya dukung terhadap upaya peremajaan tanaman kelapa, juga akses permodalan dan pengetahuan baru terkait produk turunan kelapa terlihat terabaikan. “Kondisi ini menciptakan efek ketergantungan petani terhadap tengkulak kopra, baik skala lokal maupun nasional,” ujarnya.

Atas nama petani, Riswan menegaskan, kondisi tersebut tak bisa dibiarkan berlama-lama. Perlindungan petani kelapa dan produk kopra sangat mendesak dan cukup serius untuk segera diselesaikan.

Untuk itu Riswan meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan membuat regulasi yang memberikan perlindungan kepada petani kelapa dan menjalankan kembali Perpres No. 11 Tahun 1963 tentang Kopra. Perlindungan yang dimaksud adalah memastikan petani kelapa memperoleh akses bibit dan peremajaan perkebunan kelapa, permodalan yang memadai untuk mengelola varietas kelapa.

“Kami meminta pemerintah menaikkan harga Kopra dan menolak perkebunan kelapa sawit di Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah juga harus segera mencabut izin investasi kelapa sawit di Maluku dan Maluku Utara,” tegasnya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018