Jumat, 22 Februari 2019


Sawit Rakyat Diremajakan Agar Berkelanjutan

17 Des 2018, 15:15 WIBEditor : Gesha

Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya (memegang mike) sedang memaparkan pentingnya peremajaan sawit rakyat. | Sumber Foto:ISTIMEWA

Replanting kebun rakyat sangat penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional.

 

TABLOIDSINARTANI.COM,Jakarta----Minyak sawit Indonesia mempunyai peranan besar dalam perdagangan internasional. Tak heran apabila  minyak sawit asal Indonesia, kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Karena itu, sawit yang umumnya dibudidaya masyarakat harus berkelanjutan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sebagai salah satu badan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit.

“Salah satu yang kami lakukan adalah upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani ini produk sawit yang dihasilkan bisa berkelanjutan,” papar Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya, dalam diskusi bertema “Quo Vadis Dana CSF, Membedah Peremajaan Sawit Rakyat”, di Jakarta 

Menurut Herdrajat, melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), BPDP-KS inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan.

“Kami juga mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia,” ujarnya.

Herdrajat Natawijaya mengatakan, replanting kebun rakyat sangat penting dilakukan. Sebab, peran petani kelapa sawit sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional.

“Luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional lebih dari  42 persen merupakan milik petani. Kondisi usia sawitnya sudah di atas 25 tahu sehingga perlu diremajakan,” papar Herdrajat Natawijaya.

Pada tahun  2018 ini, Indonesia diperkirakan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 42 juta ton.

Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO)  bersertifikat RSPO diperkirakan sekitar 12,43 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 52 persen atau sebanyak 6,5 juta ton berasal dari Indonesia.

Data Komisi ISPO menyebutkan, terhitung sampai 10 Desember 2018 sudah 3 juta ha lahan sawit yang mengantong sertifikasi ISPO. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat ISPO sebanyak 457 ( 450 perusahaan, 4 KUD plasma, dan 3 koperasi swadaya), dengan luas areal 3,09 juta ha.

Sedangkan total produksi  TBS sebanyak  48.894.849 ton/th dan CPO 11.031.934 ton/tahun. Produktivitas 19,63 ton/ha/tahun dan rendemen rata-rata 22,56 persen. Artinya, semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan ISPO, produk sawit yang dihasilan makin berkelanjutan.

Hal senada juga diungkapkan, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan. Menurut Abetnego, keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat sangat diperlukan.

Karena, sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

“Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik. Setelah  kebun sawit rakyat dikelola dengan baik, produktivitasnya akan tinggi dan masa depan petani akan lebih sejahtera,” papar Abetnego.

Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit  rakyat.

Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.

“Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit,  supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa  depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,”jelas Irham Budiman.

Ia juga mengatakan, dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional.

Namun, Irham mengingatkan  akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan  tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.

Sedangkan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit bisa meningkat.

 “Keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,” papar  Sekjen SPKS, Mansuetus Darto.

Reporter : indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018