Selasa, 23 April 2019


PPN 10% Memberatkan Pekebun !

16 Mar 2019, 16:43 WIBEditor : Gesha

Pekebun keberatan dengan PPN 10 persen | Sumber Foto:HUMAS PERKEBUNAN

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta-- Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang diberlakukan kepada pekebun dinilai sangat memberatkan. Sebab, akan menambah panjang rantai pemasaran petani/pekebun. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah saat ini sedang berupaya mencari solusi agar pengenaan PPN tersebut tak memberatkan pekebun. 

Salah satu solusinya adalah merevisi PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari PPN.

Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2015 diinisiasi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, di Hotel Grand Mercure Harmoni.  

Pembahaan revisi PP No.81 tahun 2015  dihadiri oleh Kementerian Pertanian cq Ditjen Perkebunan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Perekonomian.   

Seperti diketahui, pengenaan PPN atas produk pertanian berawal dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70 Tahun 2013 yang telah membatalkan sejumlah pasal pada PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pada mulanya maksud dari pembatalan tersebut hanya untuk komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditi terintegrsi dari hulu ke hilir. Namun, implikasi pencabutan tersebut juga berdampak pada komoditi perkebunan lainnya. 

Lantaran merasa keberatan,sejumlah asosiasi hasil perkebunan mendesak pemerintah agar barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak lagi dikenai PPN karena dinilai membebankan petani kecil.

Selain memberatkan, pengenaan PPN atas barang hasil perkebunan tidak memberikan manfaat yang nyata bagi penerimaan negara karena produk perkebunan primer kebanyakan untuk ekspor.  

Bahkan, UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) juga sudah menjadi incaran objek pajak karena omzet per tahun sudah melebihi Rp 4,8 miliar.

"Karena itu, pembebasan PPN10% terhadap produk perkebunan agar secepatnya dapat direalisasikan," ujar Kasi Pemasaran  Domestik Ditjen Perkebunan, Elvyrisma.

Ia juga mengatakan, revisi PP Nomor 81 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menghidupkan kembali produk-produk perkebunan yang dikenai PPN 10%.

"Kementerian teknis terkait agar melakukan uji konsultasi publik dan mendokumentasikan setiap usulan stakeholder terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan terhadap komoditi apa saja yang akan dibebaskan PPN-nya," jelasnya.

Menurut Elvyrisma, pengenaan PPN 10%  diberlakukan terhadap barang kena pajak (BKP) sehingga pengenaan PPN ini merupakan pilihan.

"Agar tak membebankan pekebun, kami akan terus melakukan  pembahasan lebih lanjut dengan K/L teknis terkait," papar Elvyrisma. 

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018