Kamis, 12 Desember 2019


Tunjukkan Keberpihakan pada Petani Sawit melalui Inpres 08/2018

02 Apr 2019, 14:27 WIBEditor : Gesha

Adanya Inpres 08/2018, aturan tata kelola sawit makin teratur dan berpihak pada petani | Sumber Foto:ISTIMEWA

Di dalam Inpres ini tujuannya adalah keberpihakan kepada petani. Jadi kementerian terkait (Menteri LHK, Menteri Pertanian dan Menteri ATR), harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Bagi Indonesia, sawit sebagai sumber devisa negara terbesar dari sektor non migas. Oleh karena itu, Presiden RI, Joko Widodo meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di dunia kelapa sawit untuk memajukan kelapa sawit Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.8 tahun 2018.

Inpres tersebut tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sarjono tujuan dikeluarkannya Inpres ini adalah meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca, meningkatkan produktivitas dengan intensifikasi, serta pembinaan dan keberpihakan kepada petani.

“Inpres ini ditujukan ke Menko Perekonomian, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKPM, Gubernur dan Bupati/Walikota,” sebutnya.

Di dalam Inpres ini tujuannya adalah keberpihakan kepada petani. Jadi kementerian terkait (Menteri LHK, Menteri Pertanian dan Menteri ATR), harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

“Caranya dengan membina kebun swadaya dalam bentuk klasterisasi minimal 20 persen dari IUP/HGU,” jelas Mukti.

Mengenai klasterisasi kebun swadaya, Mukti menjelaskan maksudnya adalah rayonisasi pembinaan kebun swadaya yang dilakukan perusahaan berdasarkan perjanjian kemitraan jangka panjang dengan kelompok/koperasi pekebun dan diketahui Bupati setempat. Perusahaannya pun dapat memfasilitasinya berupa kredit sarana dan produksi perkebunan.

“Dengan adanya klaster, perusahaan dapat menampung dan membeli TBS dengan harga yang sesuai dan memfasilitasinya untuk mendapatkan sertifikat ISPO,” jelas Murti. 

Reporter : Clara
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018