Sabtu, 17 Agustus 2019


Permentan No.7/2019, Dorong Meningkatnya Alokasi Dana BPDPKS ke Petani

09 Jul 2019, 15:03 WIBEditor : Gesha

Adanya Permentan 07/2019 diharapkan alokasi dana ke petani sawit kian meningkat | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

Penguatan kelembagaan bagi petani sawit sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, semua dana bantuan BPDPKS diberikan lewat mekanisme kelembagaan petani

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)  menyambut baik terbitnya Permentan  No. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit.  Karena itu,  Apkasindo sebagai  asosiasi petani kelapa sawit siap bekerjasama dengan  pemerintah dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dalam hal penyajian data real petani kelapa sawit di Indonesia. 

Ketua Umum Apkasindo, Alpian Arahman mengatakan, adanya Permentan No.7 tahun 2019 diharapkan bisa mendorong peningkatan alokasi dana BPDPKS ke petani sawit yang akan melakukan replanting. “Dengan Permentan ini, program yang banyak membantu petani dan didanai BPDPKS seperti  PSR, Pengembangan SDM dan penyediaan sarana prasarana  diharapkan akan  meningkat,   sehingga dana BPDPKS akan lebih banyak dialokasikan utuk petani,” jelas Alpian dalam Mukernas bertema “Penguatan Kelembagaan Petani Sawit di Era 4.0”,  di Jakarta, Senin (8/7).

Alpian mengatakan, penguatan kelembagaan bagi petani sawit sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, semua dana bantuan BPDPKS diberikan lewat mekanisme kelembagaan petani yang diusulkan berjenjang dari dinas kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

“Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan, keadlian yang merata ke seluruh petani, jangan sampai bantuan dari pemerintah disalahgunakan,” jelas Alpian.

Menurut Alpian, Apkasindo  akan mendukung  program pemerintah melalui BPDPKS selama dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, salah satu program utama Apkasindo ke depan adalah membentuk kelembagaan petani yang kuat.  Bahkan, DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Apkasindo tingkat provinsi  dan  (DPD) Dewan Pimpinan Daerah  Apkasindo tingkat kabupaten akan membentuk  koperasi. 

“Karena itu, DPD Apkasindo di kabupaten  kami minta untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas perkebunan setempat. Sebab, semua pengajuan pengembangan SDM, PSR dan penyediaan  sarana prasarana harus diusulkan lewat dinas,” ujar Alpian.

Alpian juga mengatakan,  keberpihakan pemerintah terhadap petani kelapa sawit  sangat bagus.  Contohnya, dalam Permentan No.7 /2019  juga diatur secara rinci semua hal yang menguntungkan petani seperti pengembanagn SDM, PSR  dan penyediaan sarana prasarana. 

“Kami harap pelaksanaannya berjalan sampai daerah. Pemda diharapkan proaktif, DPD  dan DPW Apkasindo  siap bekerjasama ,” pungkas Alpian. 

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018