Sabtu, 07 Desember 2019


Pemerintah Revisi ‘Aturan Main’ Peremajaan Sawit Rakyat

05 Agu 2019, 15:15 WIBEditor : Yulianto

Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyono saat Pekan Riset Sawit Indonesia | Sumber Foto:Indri

Pemerintah telah mengubah prosedur dalam peremajaan kebun sawit rakyat. Jika sebelumnya tiga kali verifikasi, kini hanya satu kali verifikasi

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peremajaan kebun kelapa sawit rakyat menjadi program pemerintah untuk menjaga keberlanjutan produksi komoditas unggulan itu. Dari hasil perhitungan pemerintah setidaknya ada sekitar 2,4 juta hektar (ha), kebun sawit rakyat yang harus diremajakan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono dengan saat Pekan Riset Sawit Indonesia yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta, Kamis (1/8) mengatakan, pihaknya telah melakukan perubahan prosedur dalam peremajaan kebun sawit rakyat.

“Untuk yang terbaru hanya 1 kali verifikasi dengan pengajuan usulan melalui aplikasi online dan diversifikasi oleh tim terintegrasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Sebelumnya menurut Kasdi, prosedur pengajuan melalui tiga tahapan verifikasi. Yakni, pengusul mengajukan permohonan ke DinasKabupaten. Lalu, Dinas kabupaten melakukan verifikasi. Setelah selesai, disampaikan usulan rekomendasi ke Dinas Provinsi. Dinas Provinsi  kemudian melakukan verifikasi.

Setelah selesai dari Dinas Provinsi disampaikan usulan rekomendasi ke Ditjen Perkebunan. Ditjen Perkebunan kemudian melakukan verifikasi kembali. Setelah selesai, Ditjen Perkebunan menyampaikan ke Dinas Kabupaten untuk menerbitkan SKCP/CL. Setelah Ditjen Perkebunan menerima SKCP/CL, Ditjen Perkebunan menerbitkan rekomendasi teknis ke BPDPKS.

Kami telah melakukan perubahan tim peremajaan sawit rakyat dengan mervisi SK Direktur Jenderal Perkebunan No. 168/Kpts/OT.050/4/2018 menjadi No. 171/Kpts/OT.050/5/2019,” tutur Kasdi. “Kami juga telah menyusun pedoman teknis peremajaan kebun sawit dalam kerangka pendanaan BPDPKS,” tambahnya.

Rekomendasi Teknis

Untuk tahun ini, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun seluas 15.882,52 ha. “Workshop verifikasi terintegrasi pada 20-22 Juni 2019 lalu telah menghasilkan rekomtek peremajaan seluas 15.882,52 ha perkebunan sawit rakyat,” katnya.

Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) dilatarbelakangi ada sekitar 2,4 juta ha areal sawit rakyat yang perlu segera diremajakan. Dengan rincian, kebun rakyat yang dikelola swadaya 2,12 juta ha, milik petani plasma PIRBUN 153.390 ha, plasma PIR-TRANS 136.780 ha. Pemerintah menargetkan tahun 2019 akan ada seluas 200.000 ha yang bisa diremajakan dan hingga tahun 2022 diharapkan seluas 830.000 ha.

Untuk mendukung program peremajaan, Ditjen Perkebunan juga melakukan pembangunan logistik benih perkebunan dengan Program BUN500, yaitu Benih Unggul 500 Juta Batang berproduktivitas tinggi. Benih itu dibagikan gratis kepada petani/perkebunan rakyat. Guna menunjang BUN500 kita bangun nursery dan kebun sumber benih (KSB) modern di kawasan atau kluster pengembangan perkebunan,” ujarnya.

 Perubahan Persyaratan Pengajuan PSR

A. Persyaratan Baru:

1. Kelembagaan Pekebun

2. Dalam satu kelompok pengusul minimal 50 ha dengan radius 10 km

3. KTP dan KK atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4. Rekening Bank Aktif

5. STDB atau Surat Kesanggupan menyelesaikan STDB

6. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa (surat pernyataan kepala dinas)

7. Legalitas lahan (sertifikat, girik, leterc)

8. SK Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati Calon Penerima dan Calon Lokasi

B. Persyaratan Lama:

1. Surat permohonan

2. Profil lahan

3. Profil pekebun

4. Rencana kerja dan RAB

5. Surat kuasa asli masing-masing anggota poktan/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya

6. Scan KTP dan KK asli atau surat keterangan rekaman kependudukan masing-masing

7. FC SHM atau bukti legalitas lahan lain

8. FC STDB/Surat pernyataan dalam proses dalam jangka waktu yang ditentukan

9. Legalitas dan susunan pengurus poktan/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya

10. Peta usulan lokasi kebun yang berkoordinat

11. Surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha

12. Surat perjanjian kerjasama kemitraan kerja

13. Surat pernyataan menggunakan teknik tumbang serempak

14. Surat pernyataan bank pelaksana yang bersedia mendukung pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan sesuai ketentuan

 

Reporter : Indri
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018