Sunday, 24 January 2021


Legalitas Lahan Jadi Kendala ISPO Kebun Rakyat

28 Aug 2019, 14:57 WIBEditor : Yulianto

kebun sawit | Sumber Foto:dok.sinta

Realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun yang masih rendah, disebabkan beberapa masalah utama. Diantaranya, aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, peng

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Sebagai salah satu upaya menangkal kampanye negatif terhadap perkebunan sawit, pemerintah telah meluncurkan regulasi mengenai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Namun penerapannya untuk kebun rakyat masih banyak menghadapi kendala, terutama legalitas lahan.

Ketua Sekretariat ISPO, Aziz Hidayat menilai, hingga kini tingkat kepatuhan pekebun untuk memenuhi sertifikasi ISPO semakin baik. Namun diakui, tantangan dalam mencapai target sertifikasi ISPO tidak ringan, terutama untuk perkebunan rakyat.

Terkait realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun yang masih rendah, disebabkan beberapa masalah utama. Diantaranya, aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). “Pekebun juga masih enggan membentuk koperasi pekebun dan masalah pendanaan, baik pra kondisi dan biaya audit,” tuturnya.

Namun ungkap Azis, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO berupaya meyakinkan semua pihak, kementerian dan lembaga terkait agar meningkatkan komitmen bersama-sama mendukung kebijakan percepatan Sertifikasi ISPO.

Termasuk juga melaksanakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. “Komisi ISPO juga mengusulkan agar biaya pra kondisi dan audit ISPO untuk pekebun dapat difasilitasi bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” katanya.

Azis berharap, alokasi dana dari BPDPKS itu dapat membantu menyelesaikan persoalan kelapa sawit pekebun. Diantaranya, mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar.

Data Komisi ISPO, hingga Agustus 2019 sertifikat ISPO yang terbit sebanyak 566 sertifikat. Diberikan kepada 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya dan 4 KUD Plasma dengan luas areal 5.185.544 ha. Dari luasan itu tanaman menghasilkan seluas 2.961.293 ha. Untuk produksi  TBS (tandan buah segar) sebanyak 56.650.844 ton/tahun  dan CPO 12.260.641 ton/tahun. Produktivitas tanaman 19,07 ton/ha dan rendemen rata-rata 21,70 %.

Dari 566 sertifikat ISPO, yang diberikan kepada perusahaan swasta sebanyak 508 sertifikat, dengan luas areal 4.896.546 ha atau 63% ha dari luas total 7,788 juta ha lahan milik swasta. Sedangkan sertifikat ISPO untuk PTP Nusantara sebanyak 48 sertifikat dengan luas areal 282.762 ha (40 ?ri luas total 713 ribu ha lahan milik PTPN. Sementara untuk koperasi pekebun plasma-swadaya sebanyak 10 sertifikat dengan luas lahan 6.236 ha (0,107 ?ri luas total 5,807 juta ha).

 

Reporter : Clara
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018