Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Karena itu pemerintahan mendatang harus memperhatikan secara serius pembangunan pertanian.

Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) IPB, Bambang Hendroyono mengatakan, pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan kontribusi IPB dan alumni PB tetap menjadi andalan pembangunan pertanian Indonesia.

“Himpunan Alumni IPB mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menjadikan pertanian Indonesia yang digdaya,” katanya saat Rakornas HA IPB di Bogor, pekan lalu.

Ada dua tujuan utama yang harus pemerintah capai dalam pembangunan pertanian. Pertama, petani yang sejahtera melalui peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas kehidupan petani. Kedua, devisa dari sektor pertanian melalui substitusi impor dan peningkatan ekspor komoditas strategis.

Tujuan akhir tersebut dapat dicapai  dengan mengarah pada dua sasaran utama pembangunan pertanian. Sasaran tersebut yakni, pembangunan pertanian itu sendiri yakni peningkatan produksi pertanian, perbaikan infrastruktur dan kelembagaan pertanian. Selain itu, pembangunan pedesaan secara menyeluruh yang mencakup perbaikan infrastruktur pedesaan dan optimalisasi kelembagaan pedesaan.

Bambang mengungkapkan, untuk memperkokoh pertanian sebagai pilar utama pembangunan pertanian harus didasarkan tindakan nyata. Di antaranya, revolusi kelembagaan pertanian. Caranya dengan penataan organisasi petani, penyempurnaan rantai tata niaga yang berpihak kepada petani dan mengembangkan kewirausahaan agribisnis.

“Untuk memperkokoh posisi tawar petani, pemerintah harus secara serius mengupayakan kredit ketahanan pangan dan energi berbasis produk pertanian, serta membangun kelembagaan pengelola asuransi pertanian,” tuturnya.

Pemerintah lanjut dia, juga harus berani dalam merevolusi pengembangan inovasi dan teknologi pertanian. Orientasinya pada peningkatan produksi agribisnis, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, pemerintah juga harus merevolusi pembangunan infrastruktur pertanian secara menyeluruh, revolusi pengembangan SDM pertanian dan revolusi kebijakan pembangunan pertanian.

“Karena itu kami, HA IPB mengusulkan, untuk posisi menteri yang mengelola sumberdaya alam sebagai jabatan teknis harus diamanatkan kepada yang profesional dan ahlinya,” tuturnya. Yul

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto