Monday, 21 September 2020


DPR, KTNA dan Pengamat Desak Serahkan BPNT ke Bulog

15 Dec 2019, 01:30 WIBEditor : Yulianto

Berbagai kalangan dari mulai KTNA, DPR RI dan pengamat pertanian mendesak pemerintah untuk mengembalikan penyaluran BPNT ke Bulog | Sumber Foto:Julian

Akibat penyaluran beras tersendat karena BPNT diserahkan Kementerian Sosial, Winarno mengibaratkan, kondisi Bulog kini tengah ‘sakit’, bahkan tingkatanya sudah stadium 3.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah telah memutuskan mengganti subsidi pangan masyarakat miskin (raskin/rastra) menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang lebih bersifat bantuan sosial. Namun perubahan kebijakan tersebut berimbas besar pada kinerja Perum Bulog yang selama ini menjadi penyalur beras rastra/raskin.

Pasalnya, dalam program BPNT keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan kartu dari pemerintah bebas membeli beras di pasar. Artinya masyarakat tidak ada lagi kewajiban membeli beras produksi Bulog, seperti raskin/rasta. Padahal di sisi lain, Bulog mendapat kewajiban dari pemerintah menyerap gabah/beras petani.

Dampaknya kini beras menumpuk di gudang Bulog, karena penyaluran/pengeluaran beras perusahaan pelat merah tersebut seret. Bahkan dikhawatirkan juga imbasnya pada pengadaan gabah/beras saat panen padi tahun depan. Pada akhirnya ujung-ujungnya petani yang harus menelan pil pahit akibat kebijakan pemerintah tersebut.

“Saya khawatir nanti petani tertekan, karena saat panen harga jatuh, Bulog tidak mau beli gabah/beras petani karena gudangnya penuh. Siapa yang mau dimarahin,” kata Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir saat Diskusi Kebijakan BPNT dan Efektifitas Harga Beras di gedung RRI, Kamis (12/12).

Akibat penyaluran beras tersendat karena BPNT diserahkan Kementerian Sosial, Winarno mengibaratkan, kondisi Bulog kini tengah ‘sakit’, bahkan tingkatanya sudah stadium 3. Karena itu ia meminta, pemerintah kembali menyehatkan Bulog dengan kembali memberikan mandat untuk menyalurkan beras BPNT.

“Kalau Bulog sakit, petani juga akan sakit, karena penyerapan gabah/beras Bulog cukup besar hampir 10 persen dari produksi nasional. Saya khawatir saat panen nanti, petani tidak memiliki insentif lagi dan beralih membudidayakan tanaman lain, bagaimana?” tuturnya.

Dengan jaringan dan outlet Bulog yang cukup luas di seluruh Indonesia, Winarno melihat, pemerintah tidak perlu khawatir dengan penyaluran BPNT. Apalagi kini Bulog telah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas beras yang diproduksi. “Jadi BPNT harus dialihkan lagi dari Kemensos ke Bulog,” tegasnya.

Perkuat Bulog

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron meminta pemerintah cepat tanggap terhadap persoalan yang terjadi di Bulog. Pasalanya sebagai lembaga logistik pangan, Bulog mengurusi stok dan cadangan beras pemerintah (CBP) yang jumlahnya mencapai 3 juta ton.

“Kalau Bulog disalahkan, itu salah! Justru pemerintah harus memperkuat Bulog sebagai pengelola stok beras untuk ketahanan pangan nasional. Tugas Bulog itu cukup berat sebagai institusi pengelola CBP,” tegasnya.

Belum lagi tugas Bulog sebagai stabilisator harga. Di tingkat konsumen, jika harga beras naik di pasar, maka Bulog harus turun untuk mendistribusikan beras ke pasar. Begitu juga di tingkat petani, jika harga gabah turun, maka Bulog juga harus segera turun membeli. “Tugas Bulog itu multi fungsi. Ini yang harus menjadi pemahaman bersama,” ujar Kang Hero, sapaan akrab politisi dari Partai Demokrat itu.

Menurut Herman, dengan tidak adanya BPNT, beras di gudang Bulog yang jumlahnya cukup besar tidak berputar. Hal ini membuat gudang Bulog penuh. Salah satu dampaknya adalah kasus beras yang turun mutu sebanyak 20 ribu ton itu. Berbeda saat Bulog masih menyalurkan beras raskin/rastra, beras yang ada di gudang selalu berputar.

Herman menyesalkan, kebijakan pemerintah menyerahkan penyaluran BPNT ke Kemensos. Kebijakan tersebut berarti menyerahkan kebutuhan pangan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Apalagi outlet beras Bulog selama ini cukup besar dari beras rastra sebanyak 2,7 juta ton dan CBP sekitar 200 ribu ton, sehingga totalnya mencapai 2,9 juta ton.

“Ketika BPNT diserahkan ke institusi lain, berarti menghilangkan tugas Bulog. Apalagi Bulog juga dibebani pinjaman komersial. Kalau tidak ada jalan keluar, Bulog akan terus merugi. Jangan disalahkan juga kalau nanti ada beras turun mutu,” tuturnya.

Karena itu Herman mengingatkan, pemerintah jangan memisahkan regulasi dari hulu ke hilir. Bulog sudah bertugas di hulu menyerap gabah petani, maka dihilirnya juga harus diserahkan ke Bulog. “Jadi Bulog punya outlet untuk berasnya,” tegasnya.

Dengan penyaluran BPNT dikembalikan ke Bulog, menurut Herman, Bulog bisa mengatur semuanya. Dari mulai stok, kualitas beras, penyerapan gabah/beras petani, dan juga menjaga stabilitas harga. “Kalau pemerintah mau, tidak susah, tinggal Presiden keluarkan Keppres saja,” tegasnya.

Sementara itu pengamat pertanian, Khudori juga mengingatkan, jika outlet Bulog tidak ada dan pemerintah tidak segera memberikan solusi, maka dampaknya akan berat. Apalagi keuangan Bulog juga rentan dengan pinjaman komersial. “Kalau tidak ada penyelesaian dengan cepat, Bulog berpotensi bangkrut,” tegasnya.

Khudori menilai, keberadan raskin/rastra sebenarnya cukup baik untuk membantu menjaga stabilisasi harga beras dan inflasi. Sebab, tiap bulan hampir ratusan ribu ton beras disalurkan ke masyarakat. Dengan pemerintah mengganti kebijakan raskin/rastra menjadi BPNT, maka instrumen stablitas harga sudah tidak ada lagi. “BPNT itu bagus. Tinggal integrasikan saja BPNT dengan hulunya. Jadi sifatnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Disini peran Bulog sangat besar,” ujarnya.

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018