Tuesday, 27 October 2020


Bom Waktu Subsidi Pangan

18 Dec 2019, 15:16 WIBEditor : Yulianto

Sejarah bantuan sosial | Sumber Foto:Bulog

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Rencana Bulog men-disposal 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) sempat heboh. Padahal, di balik kehebohan tersimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak jika tidak segera dicarikan solusi.

Seperti apa bom waktu tersebut? Berikut ini makalah yang disampaikan Pengamat Pertanian, Khudori saat Diskusi Bantuan Pangan Non Tunai dan Efektivitas Stabilitasi Harga Pangan di gedung RRI

 

 

Para pemangku kebijakan seperti tidak bisa membaca potensi bom waktu itu. Barangkali ini salah satu risiko awal-awal transisi kepemimpinan. Biang bom waktu ini adalah perubahan drastis kebijakan subsidi pangan dari beras sejahtera (Rastra), yang sebelumnya bernama beras untuk rakyat miskin (Raskin), menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

Perubahan ini membuat kebijakan perberasan yang semula terintegrasi hulu-tengah-hilir menjadi terfragmentasi. Ini karena dalam program BPNT tidak ada keharusan (mandatory) kehadiran Bulog di level hilir. Akibatnya, kebijakan perberasan bukan saja menjadi tak utuh lagi, tetapi juga membuat Bulog kehilangan pasar tertawan (captive market) yang amat besar yakni 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) Rastra.

Saat Rastra, tiap rumah tangga menerima beras 15 kg per bulan. Bulog bertugas melakukan pengadaan (dengan menyerap gabah/beras produksi petani domestik mengacu harga yang ditetapkan pemerintah), pengelolaan dan distribusi stok, serta penyaluran beras.

Sebaliknya, pada BPNT tak ada lagi penyaluran beras secara langsung. Pemerintah mentransfer langsung uang bantuan sebesar Rp110 ribu/bulan kerekening rumah tangga sasaran berkartu debit. Uang hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok, seperti beras, gula dan telur di outlet yang ditunjuk. Penyedia beras di outlet bisa siapa saja, termasuk Bulog.

Dibandingkan Rastra, BPNT dapat meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, dan administrasi. Ketepatan kualitas, harga, dan jumlah tak lagi relevan karena RTS dapat memilih beras sendiri sesuai preferensi. Skema baru ini juga tidak mendistorsi pasar gabah/beras, dan rumah tangga miskin/rentan tak perlu menyediakan uangRp1.600/kg beras untuk menebus seperti pada Rastra. Dana APBD pendamping dari kabupaten/kota seperti selama ini mengiringi Rastra dapat dihapus dan direalokasikan untuk yang lain.

Perubahan subsidi pangan tersebut, berdampak pada pengadaan Perum Bulog. Seperti apa dampaknya?

Reporter : Khudori (Pengamat Pertanian)
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018