Wednesday, 26 February 2020


Pertanian Keluarga, Penyangga Pangan Masa Depan

29 Jan 2020, 14:13 WIBEditor : Yulianto

KRPL menjadi salah satu bentuk pengembangann pertanian keluarga | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peranan petani dalam menginisiasi perumusan kebijakan sudah diakui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pemenuhan pangan yang bertumpu pada keluarga petani dan upaya pengentasan kelaparan di tingkat internasional.

Dekade Pertanian Keluarga (Decade on Family Farming) tahun 2019-2028, yang dicanangkan PBB melalui Badan Pangan Dunia (FAO) pada Mei 2019, harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. Bagi negara maupun lembaga di bawah PBB, berkewajiban untuk mengimplementasikan Dekade Pertanian Keluarga ini.

Di Indonesia sendiri sudah banyak peraturan terkait implementasi Dekade Pertanian Keluarga tersebut. Hal yang menjadi pekerjaan rumah sekarang adalah bagaimana RUU dalam Prolegnas, seperti RUU Pertanahan agar selaras dengan nilai-nilai kedaulatan pangan dan upaya Dekade Pertanian Keluarga.

Mengapa Penting?

Secara ringkas mengapa pertanian keluarga penting. Alasannya, karena pertanian keluarga memberi sumbangan terbesar bagi cadangan pangan di dunia. Namun pada sisi lain, kemiskinan dan kelaparan justru masih banyak terjadi di pedesaan dan pusat-pusat pertanian.

Berdasarkan data terbaru SOFI (State of Food Insecurity in the World) per 18 Juli 2019, jumlah orang yang mengalami gizi buruk di dunia meningkat sejak 2015. Dari 785,4 juta orang menjadi 821,6 juta orang pada 2018. Meskipun Indonesia tidak masuk dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tetap harus memperhatikan hal ini.

Selain itu, melihat Data Survei Pertanian Antar-Sensus (Sutas) pada 2017, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) Gurem (penguasaan lahan di bawah 0,5 ha) pada 2018 berada pada angka 15.809.398. Jumlah itu mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 14.248.864pada 2013.

Karena itu  RTP gurem seharusnya menjadi target implementasi Dekade Pertanian Keluarga. Apalagi di Indonesia masih sangat dipengaruhi adanya ancaman dan tekanan global, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi, sehingga berdampak pada munculnya perampasan tanah-tanah petani, dan sebagainya.

FAO dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World pada tahun 2018 menyebutkan angka kelaparan di tingkat global mencapai 822 juta jiwa atau 10 persen penduduk dunia dalam kondisi lapar. Keadaan ini menunjukkan belum ada kemajuan berarti terhadap upaya pengentasan kelaparan di tingkat global sejak pencanangan upaya pengentasan kelaparan pada tahun 1996. Angka kelaparan dunia sendiri belum bergeser dari angka 10 persen.

Kondisi di tingkat global ini pun terjadi di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi kelaparan di dunia yang dipicu pelambatan pertumbuhan ekonomi, dampak perubahan iklim dan kejadian konflik, sangat diperlukan upaya ekstra yang harus segera dilakukan. Diantaranya, memanfaatkan sumber daya lokal, pengembangan kapasitas serta memastikan kebijakan yang koheren dan inklusif.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan global, harus fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Sedangkan untuk mendukung ketersediaan pangan, harus terus diupayakan adanya peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan marjinal, mekanisasi alat dan mesin pertanian, akselerasi inovasi teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan penyediaan asuransi pertanian.

Selain itu, harus dibangun cadangan pangan pada tingkat nasional, daerah dan masyarakat. Hal ini juga dilakukan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, harus terus berupaya melindungi ekosistem laut serta menekan kejadian Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU fishing).

Terkait aspek akses pangan, ada beberapa program untuk meningkatkan keterjangkauan pangan baik secara fisik, ekonomi dan sosial. Semua ini dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem logistik pangan nasional, stabilisasi harga pangan, bantuan pangan untuk kejadian bencana dan jaring pengaman sosial.

Dalam aspek pemanfaatan pangan, harus fokus pada pendidikan dan sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, memperkuat surveilan keamanan pangan, serta mengembangkan sanitasi dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Ternyata Indonesia bisa naik status ketahanan pangannya. Seperti apa? Baca halaman selanjutnya.

Reporter : Hendy Fitriandoyo (Perencana Madya Kementan)
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018