Monday, 13 July 2020


Mentan SYL Ingatkan Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tinggi

31 Jan 2020, 15:11 WIBEditor : Indarto

Pemerintah daerah diharap antisipasi tingginya alih fungsi lahan sawah | Sumber Foto:Dok. Indarto

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian khusus Kementan.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Alih fungsi lahan baku sawah di Jawa tercatat cukup tinggi. Apabila alih fungsi lahan baku sawah tersebut dibiarkan, kurun 10 tahun mendatang lahan sawah di Jawa ini akan habis. Apabila lahannya habis, petani akan tanam padi dimana? Padahal,  dengan pertambahan penduduk Indonesia rata-rata 3 juta/tahun perlu asupan pangan.

Menteri  Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam 100 hari kerjanya mengingatkan kembali pentingnya mempertahankan lahan baku sawah untuk ketahanan pangan rakyat. Sebab, dari 7,1  juta ha lahan baku sawah tersebut, 50 persennya atau sekitar 580 ribu-600 ribu ha tiap tahunnya beralih fungsi menjadi perumahan, industri atau peruntukan lainnya.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian khusus Kementan. Karena itu, untuk menekan laju alih fungsi lahan tiap tahunnya sekitar 600 ribu ha tersebut  menjadi tugas aparat di daerah,  dari guberur, bupati, camat hingga lurah,” papar Mentan SYL, di Jakarta, Jumat (31/1).

Menurut Mentan SYL, banyak lahan baku sawah dijadikan perumahan atau industri. Lahan pertanian yang digusur tersebut, apabila ada diganti, lokasinya  di gunung yang tak produktif.

“Hal inilah yang membuat saya harus bicara kencang. Khusuanya di Jawa alih fungsi lahan sangat tinggi, sehingga pejabat di daerah kami harapkan membantu untuk mengantisipasinya,” ujarnya.

Mentan SYL juga mengatakan, apabila bangunan atau gendung bisa bertingkat. Tapi, kalau usaha pertanian tak dapat dilakukan secara bertingkat. Artinya, perlu lahan datar yang ada prasarana dan sarana irigasi.

Menurut Mentan SYL, perlu penegakan hukum terhadap tingginya alih fungsi lahan baku sawah. Sebab, sesuai Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagi siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian dapat dikenakan sanksi hukum.

Bahkan, sesuai dengan UU No.41 tahun 2009 , apabila ada perorangan (pejabat) atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. “Kalau ada pejabat yang jelas-jelas tanda tangan melakukan pelanggaran alih fungsi lahan akan dikenakan hukuman kurungan hingga 7 tahun penjara.,” ujar Mentan SYL.

Lantaran, lahan baku sawah dilindungi UU, lanjut Mentan SYL, pihaknya tak akan meloloskan satu bidang  lahan sawah baku seluas 4 ha di salah satu daerah yang akan dijadikan pompa bensin. Alasannya, lahan yang akan dialihfungsikan tersebut adalah lahan sawah primer yang sudah 10 tahun lalu disiapkan prasarana dan sarana irigasinya.

Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian tersebut  nyaris setara dengan angka penurunan produksi padi sebanyak 300 ribu ton/tahun. Karena itu, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian Kementan, setelah BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) mengeluarkan hasil pemotretan lahan baku sawah. Hasil pemotretan lembaga pemerintah tersebut menyebutkan, telah terjadi penurunan luas sawah di Indonesia.  Apabila pada tahun 2013 luas lahan sawah masih 7,75 juta hektar (ha), lima tahun berikutnya (tahun 2018) lahan sawah berkurang menjadi 7,1 juta ha atau terjadi penurunan seluas 650.000 ha. Konversi lahan tersebut umumnya untuk perumahan, industri dan infrastruktur seperti jalan.

 

 

 

 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018