Monday, 19 October 2020


Bangun Food Estate, Pemerintah Perlu Belajar dari Kegagalan Masa Lalu

11 Oct 2020, 18:05 WIBEditor : Yulianto

Presiden Jokowi saat mengunjungi lokasi food estate | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah harus banyak belajar dari pengalaman sebelumnya ketika pengembangkan food estate agar jangan sampai gagal lagi. Banyak faktor yang pemerintah harus siapkan dan perhatikan, bukan hanya soal budidaya, tapi juga pasca panen dan pemasaran.

Direktur Peragi (Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia) Institute, Dwi Asmono mengatakan, pada masa Presiden Soeharto tahun 1995, pemerintah membuat program sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kemudian Pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono dengan program Merauke Integratade Food and Energi Estate (MIFEE).

“Tapi kedua program tersebut tidak terlalu sukses,” ujarnya dalam Webinar mengenai Food Estate yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta, Minggu (11/10).

Meski kedua program food estate masa lalu kurang berhasil, Dwi menganggap, karena bertujuan untuk kepentingan pemenuhan kebutuan pangan nasional harus tetap didukung bersama-sama, bahkan Peragi siap terlibat aktif. Untuk itu ia mengingatkan pemerintah tidak berpikir parsial dalam pembangunan food estate tersebut. “Kita harus didukung, tapi harus belajar dari kegalalan terlebih dahulu,” ujarnya.

Misalnya, problem strategis yang menjadi akar permasalah harus bisa diselesaikan terlebih dahulu. Diantaranya, penyediaan lahan baru yang akan direhabilitasi, tata kelola pengairan dan drainase, siapa yang terlibat (SDM petani), dan persoalan eksternal dan internal lainnya.

“Kita perlu membuat grand desain. Konsep apapun harus ada startegi untuk mengeksekusi, sehingga bisa terwujud. Bicara eksekusi, kelembagaan siapa yang melakasanakan. Paling vital apakah kebijakan mendukung?” tuturnya.

Dwi menilai, jika melihat dari sisi onfarm seperti penyediaan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, pengairan dan irigasi, sepertinya sederhana. Namun jika skalanya sangat luas tidaklah sederhana. Apalagi kemudian masuk pasca panen dan pemasaran hasil. “Hal-hal ini yang menyebabkan program food estate di Merauke tidak terlalu berhasil,” ujar Dwi yang menjadi salah satu agronomis dalam program MIFE.

Apalagi menurut Dwi, untuk budidaya padi di lahan gambut berbeda dengan di Jawa. Sebab lahan gambut merupakan areal pasang surut yang pH-nya rendah sehingga perlu kapur dan faktor lain. “Kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan berpengaruh pada produktivitas,” tegasnya.

Bahkan lanjut Dwi, untuk bisa mengetahui produksi stabil, paling tidak harus dilihat kondisi lima kali musim tanam. Jadi jangan kemudian, baru sekali tanam mengharapkan produktivitas langsung tinggi. “Kalau padi paling tidak 2,5 tahun baru bisa kita lihat produktivitasnya stabil,” ujarnya.

Sementara itu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, untuk pengembangan lahan food estate di Kalimatan Tengah pemerintah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektar (ha). Di Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu ha dan Pulau Pisau 10 ribu ha.

Kondisinya saat ini lahan yang diterlantarkan seluas 2.818 ha berada di Kabupaten Kapuas seluas 1.610 ha dan Pulau Pisau seluas 1.208 ha. Selain itu lahan yang indeks pertanamannya (IP) 100  atau satu kali tanam dalam setahun seluas 10.584 ha berada di Kapuas 10.008 ha dan Pulau Pisau 576 ha.

“Pada lahan tersebut, pemerintah melakukan intensifikasi pada lahan-lahan yang selama ini berupa semak belukar,” katanya. Dengan intensifikasi, Sarwo berharap lahan yang produktivitasnya saat ini di bawah 4 ton gabah kering panen (GKP)/ha bisa ditingkatkan menjadi 6 ton/ha.

“Sesuai arahan Presiden, kita harus melakukan terobosan melalui food estate di Kalteng. Tentunya diharapkan nanti menjadi contoh food estate di tempat lain, jadi bukan hanya di Kalteng saja, tapi tempat lain,” tuturnya.

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018