Sunday, 26 June 2022


Integrated Farming Jagung Jadi Program Superprioritas   

05 Jan 2022, 18:04 WIBEditor : Yulianto

Panen jagung | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kementerian Pertanian saat ini tengah menggencarkan sistem pertanian terpadu/integrated farming, khususnya untuk sektor tanaman jagung. Integrated farming ini menjadi salah satu program superprioritas.

“Sistem pertanian terintegrasi, petani dapat pula mengupayakan pendapatan lain dari sektor pendukung tanaman utamanya,” kata Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Takdir Mulyadi saat Webinar Bimtek Propaktani Episode 262, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, integrated farming berbasis jagung ini merupakan pengembangan sistem usahatani jagung yang mengintegrasikan beberapa usaha tanaman lain (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) dan peternakan yang dikelola secara terpadu, serasi serta berorientasi ekonomi dan ekologis. Dengan demikian dapat memberikan nilai tambah kepada petani.

Sampai saat ini usulan dari Dinas Provinsi/Kabupaten untuk kegiatan integrated farming seluas 13.389 hektar (ha) di 33 provinsi, 508 kabupaten dengan luas lahan yang telah dipolygon seluas 4.498 ha.

Integrated Farming selain dari pendanaan stimulan bantuan pemerintah, juga dengan memanfaatkan KUR Perbankan, Program Makmur PIHC, Asuransi, riset, bimtek, sertifikasi, regulasi,” kata Takdir.

Syarat integrated farming antara lain letak strategis/pinggir jalan raya, lahan clear and clean di lokasi eksisting atau lahan baru, dikelola oleh keltan dan SDM yang aktif, diutamakan satu hamparan, dikembangkan sebagai demfarm show window teknologi, dan bisa dijadikan agro wisata. Integrated Farming berbasis jagung, didukung sayuran, pisang, kelapa, itik, ayam dan disiapkan sistem irigasi/embung, pompa, dan alsintan.

Takdir menegaskan, prinsip integrated farming ini  berada dalam suatu kawasan atau hamparan. Nantinya, limbah kegiatan adalah input untuk kegiatan lainnya. Dengan demikian dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong konservasi habitat dengan menerapkan pertanian organik.

Untuk permodalan, Takdir mengatakan, petani bisa memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Bahkan kini pemerintah memberikan kemudahan KUR tanpa agunan yang semula hanya pinjaman Rp50 juta menjadi Rp 100 juta.

Kemudahan lain adalah pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (kluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya  dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (off-taker). “Pemerintah juga memberikan relaksasi ketentuan KUR di masa pandemi berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR,” katanya.

Reporter : Julian
Sumber : Humas Ditjen Tanaman Pangan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018