TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Peraturan yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo 24 Oktober 2022 tersebut bertujuan untuk mengatur jenis, jumlah, penyelenggaraan, serta penugasan dan pendanaan terkait Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Perpres tersebut mengatur 11 pangan pokok yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi salah satu komoditas yang pemerintah telah lama laksanakan melalui program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Sejauh mana penyerapan beras untuk CBP? Untuk mengetahuinya, Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional menyelenggarakan webinar Optimalisasi Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di Jakarta, Rabu (23/11).

Deputi Koordinator bidang Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud mengatakan memasuki tahun 2023 bangsa Indonesia masuk tahun politik, pemerintah menginginkan ketahanan pangan tidak terganggu. Karena itu, sejak beberapa waktu lalu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, tercukupi dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kita harus yakini beras harus terjamin dan tersedia cukup di Bulog, supaya intervensi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau, baik kondisi pandemi, bencana alam, banjir, gempa dan lainnya. Untuk itu kita harus sediakan secara cukup. Ini tantangan kita,” tuturnya.

Baca Juga: Bapanas Minta Daerah Tingkatkan CBP Daerah

Dengan terbitnya Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang CPP, ada 11 komoditas yang harus pemerintah jaga dengan baik dan merata. Untuk CPP akan diutamakan pembelian dari dalam negeri ketika harga berada di bawah acuan pembelian yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Jika harga di atas harga acuan pembelian HPP, pemerintah memberikan fleksibilitas harga pembelian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional)," kata Musdalifah.

Sedangkan dalam penetapan besaran volume CBP, menurut Musdalifah, telah dikeluarkan Surat Plt. Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan No. B181/KN.120/J.3/03/2022 perihal Usulan Besaran Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog berkisar antara 1 -1,5 juta ton. Namun berdasarkan Keputusan Rakortas Pangan 2 September 2022 disepakati kebijakan pengadaan stok CBP sampai akhir Desember 2022 sebesar 1,2 juta ton setara beras.

“Dengan harga beras yang terus naik, kita perlu perhatikan stok akhir tahun. Berdasarkan KSA BPS tahun ini kita hanya surplus 1,7 juta ton, sedangkan stok beras di Bulog saat ini hanya sekitar 700 ribu-an ton,” katanya.

Karena itu Musdalifah meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras selama November-Desember agar stok bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun. Apalagi, Januari-Februari dikhawatirkan akan banyak kejadian.

Berdasarkan KSA BPS pada November-Desember akan ada produksi sebanyak 2,18 juta ton setara beras yang berada di 10 provinsi produsen beras. “Kita harapkan produksi ini bisa diserap Bulog untuk mengisi stok CBP,” ujarnya.

Untuk optimalisasi penyerapan beras perlu adanya sinergi. Baca halaman selanjutnya.

Bagi sahabat SINAR TANI yang ingin mendapatkan materi webinar dan e sertifikat bisa diunduh di link bawah ini.

Link: Materi Webinar Optimalisasi Penyerapan CBP

Link :E Sertifikat Webinar Optimalisasi Penyerapan CBP