TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Badan Pangan Nasional (National Food Agency) mendapat amanah besar dalam menjaga stabilisasi pangan dalam negeri. Apalagi tahun 2023, bangsa Indonesia memasuki tahun politik, sehingga kondisi pangan harus dipastikan benar-benar aman dan terkendali.

Dalam tata kelola pangan, Bapanas telah menetapkan enam kebijakan pangan utama. Salah satunya, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga ketahanan pangan. Beras menjadi satu dari 11 komoditas yang ditetapkan dalam Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas, Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si. mengatakan, dalam pelaksanaan kebijakan pangan, harus ada sinergi hulu hilir dalam ekosistem pangan nasional. Dalam sinergi ini Bapanas tidak bisa bekerja sendiri, tapi kolaborasi kementerian/lembaga, pelaku usaha, petani, bahkan perdagangan antar negara. “Apalagi dalam kondisi kini, pasar serba terbuka,” ujarnya saat Webinar Optimalisasi Penyerapan CBP yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Bapanas, Rabu (23/11).

Baca Juga: Optimalisasi Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah Begini Langkahnya

Rachmi pun meminta Pemerintah Daerah meningkatkan cadangan beras daerah, sebagai antisipasi kondisi tahun 2023 dan bersiap menghadapi ancaman krisis pangan, energi dan keuangan. “Memang kita harus memperkuat cadangan pangan nasional, sebagai salah satu antisipasi situasi yang unpredictable di tahun kedepan,” ujarnya.

Data Bapanas, total cadangan beras sebanyak 636.668 ton. Jumlah tersebut memang belum termasuk beras dan gabah yang ada di penggilingan, pedagang besar di rumah tangga. Jika dirinci, jumlah CBP di Bulog sebanyak 594.856 ton, ID Food 428 ton, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 35.899 ton dan CBP Daerah (CBPD) 5.485 ton. Sedangkan kebutuhan beras sebanyak 2,575 juta ton/bulan.

Dengan jumlah tersebut, menurut Rachmi, BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki stok pangan yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional. Kondisi ini membuat pemerintah sulit mengintervensi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga dari hulu ke hilir.

Sementara CBPD tahun 2022 juga masih tergolong belum ideal untuk mencukupi target Badan Pangan Nasional sebanyak 6 juta ton beras pada awal tahun depan. “Dalam situasi saat ini, Indonesia dengan prevalensi kejadian bencana cukup tinggi, jumlah CBPD memang belum ideal, sehingga kita akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan cadangan pangan,” tuturnya