Kamis, 09 Februari 2023


Mengantisipasi Pangan di Tahun Politik

03 Jan 2023, 03:23 WIBEditor : Yulianto

Panen Padi | Sumber Foto:Istansu

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Gejolak pangan yang terjadi beberapa waktu belakangan menjadi satu bukti bahwa belum saatnya sektor pertanian dijadikan penghela dari pengentasan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat. 

Tahun 2023 akan menjadi tahun politik, karena tahun 2024 bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar Pemilu Presiden. Karena itu, persoalan pangan tidak boleh bermasalah. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa membuat pangan bergejolak.

Persoalan pangan di Tanah Air, bukan sekadar bagaimana menggenjot produksi pangan, tapi banyak masalah lain yang masih menyelimuti. Dari mulai masalah distribusi pangan, kerawanan pangan hingga persoalan stunting yang terjadi pada anak-anak balita.

Sebagai penopang kebutuhan pangan, sektor pertanian menjadi leading sektornya. Namun Guru Besar Universitas Lampung, Prof. Dr. Bustanul Arifin menilai saat ini sektor pertanian masih tumbuh rendah. Hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan pada Kuartal 3 tahun 2022 yang hanya sebesar 1,65% dibanding pertumhuhan ekonomi sebesar 5,72%.

“Ini berbeda pada saat pandemi, ketika ekonomi negatif, sektor pertanian bertumbuh hingga 3,44%. Dengan membandingkan ini tidak cukup bila kita berharap pertanian sebagai penghela dari pengentasan kemisikan. Apalagi saat ini kemiskinan kita juga masih sangat tinggi terutama di Jawa yang lebih dari 13 juta,” ungkapnya saat Food Agriculture Summit II HA IPB 2022 di Bogor, beberapa waktu lalu.

Prof. Inul, sapaan akrabnya mengatakan, saat ini ada perubahan demografi yang cukup dramatis. Persentase jumlah lansia meningkat, sedangkan persentase anak 0=14 tahun menurun. Hal ini berdampak pada demand untuk pangan fungsional menjadi besar, sehingga juga berdampak pada tantangan penyediaan pangan yang menjadi semakin besar.   “Ini dampaknya bagi policy juga harus berubah tidak bisa statis seperti sekarang ini,” katanya.

Perubahan Arah Kebijakan

Mengenai kebijakan pangan, Prof. Inul menyampaikan pada RPJM 2020-2024 ketahanan pangan dan pertanian ditingkatkan menjadi swasembada karbohidrat dan protein dan pengikatan kesejahteraan petani.  Namun kedepan Prof. Inul mengatakan 2025-2029 harus lebih dalam, kualitas dari kebijakan pangan harus berubah ke arah food system approach.

Food system approach menurutnya, adalah pendekatan system pangan yang lebih holistic. Terdiri dari kegiatan dan outcomes. Kegiatannya adalah producing food, processing, distributing, consuming food. Sedangkan outcome-nya ada tiga yaitu social walfare, food security dan environmental walfare.

Bicara mengenai produktifitas  Ekomon Senior Indef ini mengatakan ada terjadi penurunan produktifitas. Hal itu menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor pertanian tidak terlalu bagus.  “Tejadi perbedaan produktifitas antara lapangan dan kebun percobaan tergambar sekali. Kalau di kebun percobaan itu 8 sampai 10 ton, sementara di lapangan hanya sekitar 5 ton,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Bustanul menyampaikan dengam pola panen yang dilakukan 65 persen pada musim rendeng, 35 persen pada musim gadu dan November-Desember yang nyaris tidak ada panen,  menjadikan manajemen stok menjadi kata kunci ketersediaan pangan.  

Saat ini ada dua BUMN pangan yang dikelola Badan Pangan Nasional yaitu Bulog dan ID-Food. Untuk itu, menurut Prof. Inul, diperlukan penguatan kedua BUMN dibidang pangan yang sudah memiliki tugas yang jelas yaitu untuk melakukan Public Service Obligation (PSO) dan komersialisasi.

Untuk komersialisasi BUMN pangan, Prof. Inul mengusulkan untuk penguatan sistem pangan dengan cara pemberian modal. Dana itu nantinya dimanfaatkan BUMN pangan untuk menjadi offtaker pangan. “Disitu yang saya sebutkan sebagai pembangunan ekosistem pangan. Jadi kebijakan ke depan adalah membangun ekosisistem ekonomi pangan ini,” tambahnya.

Untuk perubahan kebijakan pangan kedepan, Prof. Inul memberikan beberapa masukan mulai dari perbaikan keamanan stok atau cadangan pangan nasional untuk mendukung pencapaian mandate kemandirian dan kedaulatan pangan. Peningkatan peran sektor swasta dan BUMN  Holding pangan (ID-Food) untuk mengurangi beban manajemen stok Bulog.

Selain itu utuk perluasan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi Cadangan Pangan Pemerintah, harus melibatkan Pemerintah Daerah dan badan usaha lain. Penguatan pangan lokal dan sumber karbohidrat lain yang mudah disimpan, mudah dimobilisasi dan diperdagangkan secara efisien.

“Pemerintah juga perlu melakukan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi dan kearifan lokal untuk peningkatan gizi seimbang dan mengurangi ketergantungan pada beras,” tuturnya. Saat ini kata Bustanul, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden mengenai percepatan diversifikasi pangan.

Tata Kelola Pangan

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menilai untuk melangkah lebih jauh, sistem pangan harus clear dahulu. Setidaknya ada dua hal penting yakni, kebijakan pangan dan gizi yang saat ini masih disusun Peraturan Pemerintah. Kedua, food loss dan food waste yang kini masih disusun roadmapnya. “Dua hal ini akan kami lanjutkan pada tahun 2023,” katanya.

Nyoto mengakui, dalam pengelolaan pangan ke depan, Badan Pangan Nasional yang baru terbentuk tahun 2021 lalu tidak bisa berjalan sendiri. Namun harus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, kementerian dan BUMN. “Kami juga harus bergerak dengan dinas ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.

Ada lima agenda besar dalam tata kelola pangan. Terkait ketersediaan terdiri dua aspek, pertama pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Kedua, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sedangkan terkait keterjangkauan pangan yakni penguatan sistem logistik pangan.

Terkait pemanfaatan pangan ada dua hal. Pertama, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal. Kedua, pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanana pangan. “Selain itu juga perlunya pengendalian daerah yang rentan rawan pangan,” tambahnya.

Dalam tata kelola pangan, Nyoto mengakui, banyak tantangan. Bukan hanya tantangan global yang terkait krisis pangan dan energi, juga krisis keuangan. :Jadi persoalan pangan ini menurutnya, harus mendapat perhatian utama dari berbagai pihak. 

Reporter : Herman
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018