TABLOIDSINARTANI,COM, Jakarta---Perubahan iklim ekstrim yang terjadi saat ini menjadi momok menakutkan bagi petani. Lebih luas lagi, perubahan iklim juga bisa berpengaruh pada ketersediaan pangan bagi ratusan juta masyarakat Indonesia. Untuk mengantispasi dampak perubahan iklim, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dr. Ir. HE Herman Khaeron, M.Si. memberikan rekomendasi.

Perubahan iklim yang terjadi bukan hanya mengakibatkan gagal tanam maupun gagal panen yang disebabkan El Nino maupaun La Nina. Tentu juga akan menyebabkan menurunnya produksi dan produktifitas pertanian, serta mutu dan hasil pertanian. Pastinya berdampak lebih luas, terutama untuk ketersediaan pangan bagi 280 juta penduduk Indonesia.

“Dampak perubahan iklim eidak bisa kita pandang sebelah mata, sekali lagi esensinya ada di hak asasi yaitu pangan harus sampai kepada individu secar cukup, beragam dan bergizi seimbang kalau diturunkan lagi harus tersedia dan terjangkau karena mausia tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi pangan,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

Lebih lanjut wakil rakyat dari partai Demokrat ini mengatakan, luasnya dampak perubahan iklim harus diantisipasi dengan strategis dan kebijakan yang memang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Kalau saya datang ke petani, biasanya petani butuh pupuk bersubsidi, butuh saprotan, butuh benih unggul. Kalau bisa ada yang gratis, kalau tidak ada yang gratis ada yang murah, kalau ngak ada yang murah, mereka akan produksi sendiri,” tuturnya.

Karena itu, Herman memberikan beberapa strategi atau kebijakan khusus yang bisa dijalankan Pemerintah. Diantaranya dengan mengintegrasikan berbagai aspek serta kebutuhan  di masyarakat. “Kalau mau mensejahterakan rakyat, buat cluster-cluster atau mengintergrasikan kawasan-kawasan untuk dijadikan kawasan khusus.  Berbagai aspek input produksi difokuskan pada kawasan tersebut sehingga dapat mempermudah, lebih efisien dan efektif,” jelasnya.

Herman juga menyarankan agar petani bisa memproduksi pupuk organik sendiri. Karena unsur hara dalam tanah tidak bisa diciptakan oleh kimiawi. “Jadi pupuk organik untuk menciptakan unsur hara tanah ini harus menjadi langkah strategis yang didorong oleh Pemerintah,” tegasnya.

Pengendalian hama terpadu juga menjadi perhatian Herman. Karenanya, ia mendorong penggunaan pestisida nabati yang dapat dibuat petani. ”Pengendalian hama tepadu ini penting karena saya pada tahun 2014 dan 2016 turun ke lapangan untuk ikut melakukan pengendalian hama. Itu tidak bisa clear parsial, semua harus dilakukan treatment,” jelasnya.

Ekstensifikasi dan difersifikasi juga harus digalakkan agar tidak tergantung pada satu komoditas. Herman mencontohkan di negara lain yang sadar bahwa produksi pangannya sulit ditingkatkan lagi seperti Jepang dan Korea Selatan, diversifikasinya kearah protein.

Beberapa strategi lain yang disarankan Herman ialah pembangunan bendungan, menciptakan varietas unggul baru yang tahan genangan dan kekeringan dengan pengembangan teknologi, mekanisasi pertanian, penting juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai permodalan.

“Selain KUR kami di Komisi VI membentuk Holding Ultra Mikro. Jadi bukan hanya memanfatkan KUR untuk sektor pertanian dengan prinsisp yarnen (bayar panen), tetapi bisa memanfaatkan Hodling Ultra Mikro,” ungkapnya.  

Tidak kalah penting menurut Herman ialah Penyuluh Pertanian. Sebagai agent of change untuk peningkatan teknologi, akses pasar, akses permodalan dan lain sebagainya, penyuluh jangan sampai hilang.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas benih, penerapan good agricultural practices, perbaikan infrasutrutur pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, perluasan area tanam, penetapan lahan sawah dilindungi. “Pemerintah juga perlu mengendalikan kran ekspor dan import dengan memastikan kemampuan produksi dalam negeri,” katanya.

Satu hal yang menurut Herman penting adalah  bagaimana prinsip kolaborasi antara sistem pertanian dengan peran BUMN. Baca halaman selanjutnya.