Satu hal yang menurut Herman penting adalah  bagaimana prinsip kolaborasi antara sistem pertanian dengan peran BUMN. Sebagai badan usaha yang dimiliki negara, BUMN dananya bisa unlimited selama prospek bisnisnya bagus. “Beda dengan APBN yang terbatas, kalau sedang baik besar kalau kurang baik pasti ada pemotongan,” ujarnya.  

Menurut Herman, BUMN akan sangat memberikan daya dukung yang kuat terhadap petani, Tentu dengan pengembangan masyarakat, sehingga menjadi komunitas yang mandiri dan berdaya saing. Bahkan Ketua Umum Masyarakat Perbenihan Perbibitan Indonesia (MPPI) melihat BUMN  sangat mungkin memotong mata rantai sistem pedagangan pertanian.

“Rendahnya harga di tingkat petani, karena mata rantainya terlalu panjang sampai ke pasar. Jadi semakin pendek mata rantai, akan semakin tinggi harga di tingkat petani, bahkan bisa harga yang terjangkau di tingkat konsumen,” katanya.

Herman mengatakan, ada prinsip dalam pengembangan pertanian yang bisa dikolaborasikan dengan BUMN yaitu prinsip Integrity Development yang pengembangannya terintegrasi antara kepentingan BUMN dengan kepentignan petani.

“Saya sedang melakukan dengan RNI. Dimana pada kawasan tertentu RNI tidak lagi menguasai kawasan, tidak lagi dengan pola karyawan atau buruh petani, tapi dengan pola kemitraan. Dengan demikian, pemberdayaan di tingkat masyarakat akan lebih terasa,” katanya.

Prinsip lain yang juga bisa dikolaborasikan ialah human right , sustainability keberlangsungan, empowerment (Pemberdayaan Masyarakat), organic development, hingga  kooperation.  Dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani bukan hanya sampai kepada poktan, tetapi sekarang sudah dibentuk gapoktan.

“Namun satu hal yang belum terbentuk yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP) itu sudah di atur dalam UU. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam usaha pertaniannya perlu dibentuk BUMP,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Indramayu dan Cirebon ini.