TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (25/10), ia kembali melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian RI, untuk kedua kalinya, di Komplek Istana Kepresidenan.

Amran Sulaiman, seorang pria kelahiran Bone, mengambil alih jabatan tersebut dari Syahrul Yasin Limpo yang terjerat dalam kasus korupsi yang mencoreng citra pemerintah.

Kembali ke panggung Menteri Pertanian RI setelah sebelumnya menjabat di Kabinet Kerja 2014-2019, apa yang membuat figur ayah empat anak ini istimewa di mata Jokowi?

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap bahwa kenaikan ekspor pertanian telah mencapai rata-rata sebesar 2,4 juta ton per tahun. Selama pemerintahan Jokowi-JK, tercatat peningkatan ekspor sebesar 9 juta ton, pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Andi Amran Sulaiman juga memperoleh ketenaran karena kebijakannya yang tegas dalam menolak impor pangan, terutama beras dan jagung.

Pada tahun 2019, ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertanian hingga bulan Oktober, surplus beras mencapai angka mencengangkan, yaitu sekitar 2,38 juta ton, yang membawa Indonesia menuju swasembada pangan pada tahun yang sama.

Andi Amran Sulaiman memimpin perubahan besar dalam sektor pertanian, sehingga sekarang Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.

Prestasinya tak berhenti di situ, karena pertumbuhan PDB sektor pertanian berhasil melebihi target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 3,7 persen, melampaui target sebelumnya yang sebesar 3,5 persen.

Keberhasilan dalam mengendalikan harga pangan juga memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia. Penurunan inflasi bahan makanan sebesar 1,26 persen pada tahun 2017 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2013 yang mencapai 11,35 persen.

Bahkan, inflasi bahan makanan pada 2017 juga berada di bawah tingkat inflasi umum, yang masih mencapai 3,61 persen.

Selain pencapaian dalam bidang ekonomi, Andi Amran Sulaiman juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat integritas di lingkungan Kementan dengan mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi. 

Tantangan yang dihadapi oleh Doktor lulusan Universitas Hasanuddin ini semakin kompleks. Dengan ancaman El Nino dan faktor-faktor perubahan iklim, serta situasi geopolitik dunia yang mempengaruhi pasokan pangan, Presiden Jokowi telah mengingatkan semua pihak untuk bersiap menghadapinya.

Krisis geopolitik yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina, dua produsen gandum terbesar di dunia, telah berdampak signifikan pada pasokan pangan global.

Upaya untuk mengatasi tantangan ini akan menjadi ujian penting bagi Kementan di bawah kepemimpinan Doktor lulusan Universitas Hasanuddin. 

Keputusan 22 negara, termasuk Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar, untuk menghentikan ekspor pangan sebagai langkah untuk menjaga pasokan di dalam negeri telah menciptakan situasi yang perlu diperhatikan secara serius. Dampaknya terasa dengan potensi kenaikan harga bahan pokok pangan yang signifikan jika situasi ini berlanjut.

Dalam menghadapi tantangan ini, Presiden menekankan pentingnya memiliki visi taktis yang mencakup rencana kerja detail untuk program kedaulatan pangan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Kedaulatan pangan menjadi semakin penting karena pertumbuhan populasi yang terus bertambah, sehingga perlu upaya serius dalam menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.