TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Tahun 2024 bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar, Pemilihan Umum Presiden. Di tengah gaung misi dan visi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang mulai santer terdengar, salah satu yang  tak boleh diabaikan adalah soal pangan. Ketersediaan pangan menjelang tahun politik menjadi tantangan bagi pemerintah.

Pangan, khususnya beras, bagi bangsa Indonesia bukan hanya komoditas pangan pokok bagi mayoritas masyarakat, tapi juga komoditas politik. Bangsa Indonesia mempunyai pengalaman pahit dalam ketersediaan pangan. Jatuhnya Pemerintahan Soekarno dan Soeharto adalah karena persoalan pangan.

Karena itulah ketersediaan cadangan pangan menjadi faktor kunci untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.  Apalagi kini beberapa sentra pangan tengah dilanda ancaman kekeringan akibat El Nino. Sejumlah langkah strategis pun dilakukan pemerintah, dari mulai menggenjot produksi hingga akhirnya memutuskan impor beras.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya strategis, khususnya di sektor hilir agar komoditas pangan yang bergejolak seperti beras bisa ditekan harganya. Misalnya, membuat tata kelola kebijakan pangan dengan membuat kebijakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan sistem logistik pangan, khususnya beras.

“Selama ini komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, yakni sebesar 0,55% year on year. Jadi salah satu kunci terkendalinya inflasi nasional adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan, terutama beras,” katanya saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Antisipasi Krisis Pangan Di Tengah Ancaman El Nino”, Selasa (31/10).

Untuk menjaga stabilitas harga beras, Budi mengungkapkan, pihaknya telah membuat kebijakan bantuan pangan sebanyak 10 kg kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Mei-Juli 2023. Karena dinilai efektif dan mampu menekan inflasi, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan tersebut. Bahkan Presiden meminta dilanjutkan September, Oktober dan November. Ke kemungkinan akan dilanjutkan hingga Maret 2024.

Kebijakan itu menurutnya, untuk mengantisipasi masih minusnya neraca produksi-konsumsi karena mundurnya musim tanam di akhir 2023. Apalagi pemerintah juga harus mengantisipasi Hari Raya Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru, serta adanya pesta demokrasi pada Februari 2023, kemudian dilanjutkan Ramadhan dan Idul Fitri. ”Jadi kita harus memperhatikan cadangan pangan agar terjaga dengan baik,” katanya.

Budi berharap tahun depan kondisi produksi pangan, khususnya padi bisa normal kembali. Untuk itu, pihaknya mendorong Perum Bulog bisa menyerap gabah petani targetnya 2,4 juta ton. Jumlah tersebut harus dipenuhi agar pemerintah bisa menjaga inflasi dengan baik. “Tidak hanya beras, tapi juga daging dan telur. Sekarang kita sudah coba terobosan bantuan telur,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menjelaskan, saat ini Bulog mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,47 kita ton yang terdiri dari PSO (public service obligation) sebanyak 1,38 juta ton  terdiri dari pengadaan luar negeri 1,3 juta ton dan dalam negeri 79.627 ton. Sedangan kegiatan komersial 87.700 ton.

Untuk menjaga stabilisasi harga beras, pihaknya sudah menggelontorkan beras sebanyak 877.142 ton sampai Oktober.  Satu tahapan bantuan, Bulog menyalurkan 411,000 ton. Jika nanti sampai Desember diperkirakan bantuan pangan mencapai 1,2 juta ton. ”Dengan adanya bantuan pangan kepada 21 juta KPM akan mengurangi 2,1 juta orang masuk pasar, sehingga mampu meredam harga beras di pasar,” katanya.

Lebih lanjut Febby mengatakan, Perum Bulog mendapat kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton tahun ini. Setelah sebelumnya menugaskan mengimpor 500 ribu ton di akhir tahun 2022, yang realisasinya dilanjutkan ke tahun 2023. Bulog menargetkan bisa merealisasikan impor sebanyak 2 juta ton sampai akhir tahun 2023.

“Nah saat ini Bulog sudah secure stoknya, itu ada 1,4 juta ton. Sebenarnya sebanyak 1,5 juta ton memang [ditargetkan]. Saat ini masuk terus beras dari luar negeri untuk pemenuhan stok minimal CBP itu sendiri,” jelas Febby.

Strategi Amankan Produksi

Sementara itu Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan tanam untuk meningkatkan produksi padi, terutama pada masa tanam Oktober-November. Dengan percepatan tanam akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga dapat menekan angka Impor yang cukup besar. Salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan lahan rawa.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, target optimasi lahan rawa tahun ini harus mencapai 1,5 juta hektar. Dari luasan target tersebut komoditas yang akan ditanam hanya berfokus pada padi dan jagung. ”Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa bisa menjadi solusi dalam peningkatan produksi pangan nasional. Ada potensi besar di indonesia yakni lahan rawa-rawa yang bisa digarap. Kami fokus garap dulu meningkatkan indeks pertanaman (IP) yang lebih mudah," katanya.

Selain itu, Amran juga akan memastikan ketersediaan pupuk dan benih unggul serta mekanisasi pertanian demi mendorong keberhasilan peningkatan produksi. Bagaimanapun juga, mekanisasi harus diperkuat agar produksi dan panen berjalan lebih cepat.

”Tidak ada basa basi dalam membangun negeri ini, kerja aja. Pertanian Indonesia ini hebat. Tahun 2017 sudah swasembada, tahun 2019 swasembada, tahun 2020 swasembada. Berarti kita bisa. Nanti kita siapkan semuanya mulai dari pupuk sampai mekanisasi," katanya.

Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Saranan Pertanian Kementerian Pertanian Rahmanto m mengaku optimis dengan target produksi beras yang saat ini dicanangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Meski demikian, dia meminta target tersebut harus melibatkan banyak pihak seperti pupuk dan Bulog. "Kita harus kolaborasi dengan semua pihak agar target yang diharapkan dapat kita capai. Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan dan bisa kita optimalkan," katanya