TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras yang saat ini ada di gudang BULOG mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern.

Stok beras BULOG juga mampu untuk memenuhi kebutuhan penugasan penyaluran bantuan pangan beras 10 kg yang menyasar 22 juta keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang direncanakan hingga Juni 2024.

Bayu mengatakan, BULOG juga menyiapkan program BULOG SIAGA sebagai bagian dari program SPHP. Program BULOG SIAGA ini merupakan inisiasi Perum BULOG dan dilaksanakan tergantung kebutuhan.

Melalui BULOG SIAGA (akSI Amankan harGA), Perum BULOG menggelontorkan beras SPHP dan komoditi pangan murah di lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat.

Bayu mengatakan, kegiatan itu merupakan respon konkrit BULOG terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. 

Melalui BULOG SIAGA, Bayu berharap,  masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah. "Tapi bila stok sudah cukup dan harga sudah normal kembali, program SIAGA akan distop. Artinya kita melihat kebutuhan. Jika kembali dibutuhkan, kita akan gelontorkan kembali," kata Bayu.

Beras Impor

Terkait impor beras untuk stabilitas harga, Bayu menjelaskan impor dilakukan sesuai kebutuhan juga. Jika dirasa kebutuhan dalam negeri cukup, tentu tidak perlu impor. "Di Indonesia BULOG satu-satunya yang bisa impor beras. Tidak ada swasta. Jadi impor dilakukan sesuai kebutuhan dan seperti lembaga lain kita juga diawasi BPK," kata Bayu.

Sebagai satu-satunya operator impor beras, Perum BULOG melakukan impor secara bertahap dan terukur, dengan tetap memperhatikan masa panen dan neraca pangan perberasan. Apabila produksi di dalam negeri meningkat, BULOG pasti akan mengutamakan penyerapan dalam negeri.

Dalam penugasan impor dari pemerintah, BULOG melaksanakannya untuk menjaga kepastian pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah.