Berbagai strategi mengendalikan inflasi pangan melalui serangkaian langkah. Diantaranya, menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. Dirinya berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan GPM ini. “Saya minta GPM ini ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga Ramadan hingga menjelang Lebaran," tegasnya.

Selain GPM, Arief berharap kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan.

“Selama HBKN bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini," tambahnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder. Dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. "Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat,” katanya.

Jadi Tito menegaskan,  untuk menjaga inflasi bukan hanya kerja dari pemerintah pusat, tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin gubernur dan bupati/walikota. “Kepada daerah agar pelaksanaan GPM digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Lakukan pemantauan harga dan stok ketersediaan pangan, sehingga paham perkembangan harga dan dinamika yang ada,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, selama Ramdhan dan Hari Raya Idul Fitri, pihaknya telah melaksanakan tiga strategi. Pertama, menyiapkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) agar sesuai dengan kebutuhan. Saat ini stok CBP yang ada di gudang Bulog sebanyak 1,2 juta ton dan 400 ribu ton beras impor akan masuk sesuai jadwal.

Kedua, mempercepat bantuan pangan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat. Dengan bantuan pangan tersebut diharapkan tekanan permintaan beras di pasar berkurang. Ketiga, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar tradisional dan ritel modern.

“Selain ketiga strategi tersebut, kami juga berinisiatif menyalurkan beras SPHP melalui Program Bulog Siaga,” ujarnya. “Kami berharap dukungan Pemda dalam pelaksanaan semua kegiatan tersebut,” tambah mantan Wakil Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tersebut.