TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Hari Raya Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi Umat Islam setelah Puasa selama satu bulan. Saat itu, kaum Muslimin biasanya merayakan dengan menyajikan berbagai ragam makanan. Kondisi tersebut mendorong permintaan terhadap produk pangan, kemudian disusul kenaikan harga, lalu berimbas pada inflasi.

Situasi tersebut yang pemerintah kini antisipasi. Apalagi kenaikan inflasi kini bukan hanya masalah yang dialami Indonesia, tapi juga seluruh dunia sebagai akibat kenaikan harga pangan dan energi. BPS mencatat Inflasi nasional pada Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi saat Rakor Nasional Pangan di Jakarta, beberapa waktu lalu mengatakan, berbagai upaya mengendalikan inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategis. Diantaranya, menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. 

"Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah ini, karena ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Karena itu, GPM ini  kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran," ujar Arief dalam Rakornas yang dihadiri oleh para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. 

Selain GPM, Arief mengharapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern dan mengawasi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan.

“Selama HBKN bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini," tambahnya.  

Arief menegaskan dukungan dan kerjasama seluruh kepala daerah, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota secara aktif dan terus-menerus melaksanakan tiga hal tersebut yakni Gerakan Pangan Murah, memantau pergerakan harga pangan di pasar tradisional dan modern, serta mengawai penyaluran beras SPHP.

Sementara kepada Perum Bulog, ID Food dan asosiasi, Arief juga meminta untuk memastikan stok pangan di daerah dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. BUMN Pangan tersebut juga bersinergi dengan tim pengendali inflasi daerah. “Kami juga minta ikut memantau harga pangan di pasar, baik pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar retail modern,” ujarnya.