TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Dalam dua tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan fluktuasi pangan, yang juga dialami secara global. Dampak El Nino serta kenaikan biaya produksi pangan turut mempengaruhi pasokan pangan dalam negeri. Untuk mengatasi ini, Badan Pangan Nasional (NFA) di bawah pimpinan Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya penyerapan produksi dalam negeri sebagai langkah strategis.

Menurut Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, penyerapan CPP sebaiknya diprioritaskan dari produksi dalam negeri, meski situasi iklim membuat pasokan terbatas. "Kami ingin dampak ekonominya dirasakan di Indonesia, bukan di negara lain seperti Vietnam atau Thailand," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Kamis (12/9).

Arief menambahkan ada titik cerah dari anggaran Kementan yang dari Rp 7,9 Triliun menjadi Rp 29 Triliun,"ini kita harusnya bisa berharap banyak. Semoga nanti produksi beras nasional minimal bisa setara 35 juta ton. Ini juga menjelaskan kepada publik bahwa ketersediaan itu paling baik adalah produksi dalam negeri,” sambungnya.

Terkait itu, kebijakan pengadaan luar negeri yang selama ini telah diimplementasikan tidak memberi dampak negatif kepada petani tanaman pangan dalam negeri. Ini salah satunya dapat dipantau dari pergerakan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Selama ini, pemerintah secara konsisten mampu menjaga NTPP selalu melebihi dari 100 poin sejak Oktober 2022.

Di samping itu, indeks harga yang diterima petani padi terhadap indeks harga yang dibayar petani pun terus diupayakan mengalami surplus. Secara tahunan, pada 2023, indeks harga yang diterima petani padi tercatat 127,26 dan ini lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani di 117,31. Terbaru, indeks harga yang diterima petani padi di Agustus 2024 berada di 136,42. Sementara indeks harga yang dibayar petani di 121,09. Adapun harga yang dibayar petani sendiri merupakan rerata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian.

Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mendorong adanya akselerasi produksi pangan dalam negeri. “Begitu nanti anggaran Rp 29 Triliun tadi diimplementasikan dan dikerjakan, artinya produksi dalam negeri akan meninggi. Nah kita perlu BUMN pangan untuk menyerapnya, sehingga teknologi pasca panen harus siap. Kami telah meminta Bulog untuk siapkan dryer. Jadi bisa terwujud keseimbangan antara produksi sampai processing dan warehouse yang ada di Bulog sampai hilirisasinya,” terangnya.

“Kami juga berusaha menghubungkan produksi dalam negeri yang diserap BUMN pangan kepada Badan Gizi Nasional, ini bisa jadi alternatif pengadaan bagi Badan Gizi Nasional. Langkah ini diperlukan agar stok yang ada di BUMN pangan terhindar dari disposal. Perlu ada program hilirisasi sebagai strategi intervensi pengendali inflasi, seperti bantuan pangan dan program SPHP, itu harus tetap kita kerjakan,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.