TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarat---Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan perberasan ke depan. Usulan tersebut berdasarkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional Oktober 2024.

Ferry Sitompul, Ketua PATAKA mengatakan, tujuan penyelenggaraan survei ini salah satunya adalah memperoleh data yang dapat membantu pemerintah, dalam menyediakan data terkini terkait perberasan. Dengan data tersebut diharapkan dapat digunakan menentukan kebijakan perberasan.

Dari hasil survei PATAKA, Ferry menyampaikan saran kebijakan. Pertama, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memiliki suatu program yang jelas dan terukur, dalam rangka penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah agar melakukan penanggulangan dan pengendalian OPT Hama pada daerah-daerah yang sedang panen.

Kedua, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan memperhatikan harga GKP petani pada Agustus-Oktober 2024 yang selalu melebihi HPP. Dengan kenaikkan HPP diharapkan penyerapan GKP oleh Bulog untuk CPP dapat dilaksanakan sepanjang tahun.

Ketiga, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memiliki program atau roadmap yang jelas terkait penanganan dampak kekeringan. Khususnya, penyediaan air melalui program revitalisasi saluran irigasi, dan pompanisasi serta memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik,

Keempat, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyusun program Penguatan dan pembinaan kelembagaan di tingkat petani (Kelompok tani dan Koperasi tani). Hal tersebut dalam rangka memastikan kesejahteraan petani terlindungi dari pihak lain yang mengambil keuntungan dari petani secara illegal, serta dalam rangka menjamin stabilitas harga dan stok gabah di tingkat petani.

Kelima, dalam pelaksanaan program swasembada pangan saat ini, Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah seperti kondisi lahan dan kebutuhan petani lokal. Selain itu, memperhatikan konversi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Keenam, Pemerintah perlu mempertimbangkan perbaikan permasalahan ketahanan pangan yaitu produksi, distribusi, pasar dan tata niaga pertanian, dalam rangka mewujudkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.

Dalam survei tersebut, Ferry memaparkan, terkait indikator kinerja harga jual gabah di tingkat petani terjadi kenaikan harga gabah pada Mei-Oktober 2024 rata-rata sebesar 2,07% per bulan. Sedangkan pertumbuhan harga jual gabah pada Agustus-September 2024 rata-rata naik sebesar 2,38% per bulan. Sementara harga jual gabah pada September-Oktober 2024 rata-rata turun sebesar 2,61% per bulan.

“Kesimpulan indikator kinerja harga jual gabah di tingkat petani bahwa harga jual gabah mengalami penurunan pada September-Oktober dibandingkan periode bulan sebelumnya yakni Agustus-September. Hal ini karena suplai gabah di bulan September tercukupi karena banyak petani yang panen di bulan September,” katanya.

Sementara terkait indikator kinerja harga jual beras di tingkat penggilingan, Ferry menjelaskan, pertumbuhan harga jual beras pada Mei-Oktober 2024 rata-rata naik sebesar 0,92% per bulan. Untuk Agustus-September 2024 rata-rata turun sebesar 0,94% per bulan dan September-Oktober 2024 rata-rata turun sebesar 2,06% per bulan.

Dengan data tersebut, menurut Ferry, harga jual beras di tingkat penggilingan cenderung menurun, meski tidak signifikan. Hal ini karena penyaluran SPHP cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap harga jual beras di tingkat penggilingan.