TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Menjelang akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di berbagai wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Astawa, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara rutin di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk menanggulangi tekanan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga pangan, terutama beras yang menjadi komponen penting dalam perhitungan inflasi.

SPHP Beras akan difokuskan di daerah-daerah yang mengalami harga beras yang masih tinggi, seperti Sumatera Barat, Kalimantan, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Untuk itu, pemerintah menambah kuota penyaluran beras SPHP tahun 2024 dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton.

"Kami meminta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menugaskan Kepala Dinas Pangan untuk bekerja sama dengan Bulog guna melakukan intervensi harga. Kami sudah menentukan pasar-pasar yang perlu diintervensi agar harga beras kembali stabil," ujar Astawa dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang digelar secara daring pada Rabu (13/11).

Astawa juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan produktivitas pangan di wilayahnya masing-masing, serta mengoptimalkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk memfasilitasi distribusi pangan antardaerah.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja intensif dengan Dinas Pangan Daerah. Bulog, kata Suyamto, memiliki stok beras yang cukup besar, sekitar 1,8 juta ton, yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Bulog siap melaksanakan operasi stabilisasi harga beras. Stok beras kami sangat cukup, dengan 1,6 juta ton beras PSO dan 200 ribu ton beras komersial yang siap disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Suyamto.

Hingga 11 November 2024, penyaluran Beras SPHP telah mencapai 1.253.824 ton, atau sekitar 89,56?ri target 1,4 juta ton. Penyaluran terbesar terjadi di Kanwil DKI Jakarta & Banten dengan 299.712 ton, sementara yang terendah tercatat di Kanwil Papua dengan 18.770 ton.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga pangan, baik untuk produsen maupun konsumen. Ia juga meminta Bulog dan Dinas Pangan Daerah untuk melakukan penyerapan gabah/beras dari petani yang harganya jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Selain menjaga stabilitas harga, kita juga harus memastikan penyerapan gabah petani dengan harga yang wajar. Ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga keseimbangan, jangan sampai harga beras terlalu tinggi atau terlalu rendah,” ujar Edy.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan kios pangan di berbagai wilayah guna menjangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau. Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), harga beras diharapkan tetap terjaga agar masyarakat bisa memperoleh pangan dengan harga yang stabil, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam upaya ini, Bapanas menekankan pentingnya monitoring harga beras secara rutin di lapangan untuk mencegah lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Kerja sama dengan Bulog diharapkan dapat memastikan distribusi beras merata hingga ke tingkat pedesaan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan harga pangan terbaru, harga beras premium tercatat naik Rp 20 menjadi Rp 15.470 per kilogram, sementara beras medium turun Rp 30 menjadi Rp 13.470 per kilogram. Harga komoditas pangan lainnya seperti bawang putih dan bawang merah juga mengalami kenaikan, sementara cabai merah keriting mengalami penurunan harga.

Badan Pangan Nasional terus memantau perkembangan harga pangan dan berharap melalui langkah-langkah stabilisasi ini, harga pangan di seluruh Indonesia dapat tetap terjangkau oleh masyarakat.