TABLOIDSINARTANI.COM -- Pemerintah telah menetapkan anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis. Namun, siapa yang akan bertanggung jawab menyediakannya?

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis.

Meskipun sebelumnya diinginkan Rp15.000, Prabowo yakin anggaran ini cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan kualitas dan gizi yang optimal.

"Kami telah menghitung, meskipun anggaran terbatas, alokasi ini tetap cukup bermutu untuk daerah-daerah," ujar Prabowo pada 29 November 2024.

Dalam program tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pembagian dana akan dilakukan secara bertahap, dengan penyesuaian anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Meski pemerintah belum mengungkapkan lembaga khusus yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini, beberapa lembaga, seperti Badan Pangan Nasional, dikabarkan akan terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah mengkaji anggaran untuk program yang sebelumnya dikenal dengan nama "makan siang gratis".

Menurut Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan Bappenas, pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran dan memastikan alokasi APBN yang tepat untuk mendukung program tersebut.

Selain itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa pemerintah berencana menjalankan program ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah daerah dan desa juga akan dilibatkan, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan.

Kolaborasi dengan Bumdes, UMKM, dan koperasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok yang efisien untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis.

Dengan keterlibatan berbagai sektor, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga akan mencakup berbagai program penting.

Beberapa di antaranya adalah PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP, PAUD, dan LPDP. Yang tak kalah penting, anggaran ini juga akan digunakan untuk melanjutkan program makan bergizi gratis, termasuk untuk anak-anak sekolah.

"Pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah juga menjadi bagian dari anggaran ini," kata Sri Mulyani pada 16 Agustus 2024.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menunjuk sebuah kementerian khusus yang akan menangani program makan bergizi gratis.

Seperti yang pernah diungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pentingnya keberadaan kementerian khusus ini, mengingat program tersebut melibatkan anggaran yang besar serta tantangan distribusi dan logistik yang kompleks.

"Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah. Logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Makanya, kami ingin program ini benar-benar bisa berjalan," ujar Gibran pada 7 Mei 2024.

Namun, setelah kabinet Prabowo-Gibran diumumkan, keputusan untuk tidak membentuk kementerian khusus makan bergizi gratis diambil.

Sebagai langkah lanjutan, Gibran menyampaikan bahwa untuk memastikan kelancaran program ini, kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia akan dilibatkan dalam proses pengawasan.

"Sekali lagi, mohon program ini dikawal dengan baik," ujarnya pada 11 Oktober 2024, menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak agar program makan bergizi gratis bisa sukses diterapkan di seluruh Indonesia.