TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen swasembada beras. Setelah dilantik pada Oktober lalu, komitmen tersebut dipertegas kembali. Bahkan waktunya lebih cepat yakni tahun 2027 dari sebelumnya tahun 2028.

Seperti diketahui usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo secara tegas bahwa bangsa Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” katanya saat itu.

Komitmen mencapai swasembada pangan, khususnya beras, kembali dipertegas Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Saat konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11), Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027.

Percepatan swasembada beras tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Saat itu, kata Zulhas, Presiden menyatakan swasembada bukan 2028, tapi  2027.

Artinya, pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar target tersebut. Karena itu, pemerintah perlu mempercepat kebijakan dalam menggenjot produksi. Berbagai kebijakan kini pemerintah garap untuk mendorong produksi padi.

Misalnya, menyusun Peraturan Presiden (Perpres) penyaluran pupuk subsidi. Nantinya, peraturannya bakal dipangkas agar tidak menghambat dalam distribusi ke petani. Ke depannya, untuk penyaluran pupuk tak lagi diperlukan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah (pemda), tapi cukup SK Menteri Pertanian yang menugaskan Pupuk Indonesia untuk langsung menyalurkan ke kios atau Gapoktan (gabungan kelompok tani).

Kebijakan lainnya adalah menarik penyuluh pertanian kembali ke pusat. Perpres yang akan diterbitkan. Jadi nantinya, penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian. “Semua penyuluh yang tersebar di daerah nantinya kewenangannya akan ditarik ke pusat, c.q. (casu quo.red) Kementan,” kata Zulhas.

Kebijakan ini menurut Zulhas, diambil sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Prinsipnya, setiap desa harus memiliki satu penyuluh pertanian. “Kita memiliki 37.000 hingga 38.000 penyuluh saat ini, dan itu harus ditambah. Petani perlu mendapatkan bimbingan, mulai dari penggunaan pupuk hingga teknik bertani yang lebih efektif,” katanya.

Perkuat Infrastruktur Air

Strategi lainnya adalah Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD akan memperkuat infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menargetkan penguatan irigasi untuk total lahan sekitar 2,3 juta ha. Rinciannya terdiri dari optimasi lahan (oplah) seluas 851 ribu ha, cetak sawah seluas 500 ribu ha dan lahan eksisting seluas 1 juta ha. 

“Ini sudah kita petakan sampai level bawah. Untuk oplah 851 ribu hektar. Jadi daerah rawa yang tanam 1 kali menjadi 3 kali. cetak sawah 500 ribu hektar, kemudian normalisasi irigasi tersier sekunder seluas 1 juta hektar yang dulunya tanam 3 kali karena saluran tersumbat kita perbaiki agar bisa tanam kembali. Target 2025 dan ini kita persiapkan dari sekarang,” papar Amran.

Kementerian Pertanian mengambil peran dalam penyediaan sarana produksi, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta menggerakkan petani milenial/Brigade Pangan. Sedangkan Kementerian PU memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur, seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung, dan lainnya. Kemudian, TNI berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar akselerasi swasembasa dapat tercapai.

“Faktor penentu keberhasilan peningkatan produksi selain benih dan pupuk adalah ketersediaan air. Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,” kata Amran  usai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12).

Saat ini pemerintah telah membagi dua konsep besar guna mempercepat capaian swasembada. Pertama adalah ekstensifikasi atau cetak sawah baru seluas 1,3 juta  ha. Kedua intensifikasi atau optimasi lahan rawa seperti di Kalimantan dan Jawa dan sebagainya. ”Baik intensifikasi maupun ekstensifikasi nantinya akan dikerjakan bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian dan lembaga negara,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Prof. Subejo mengingatkan, untuk mencapai target swasembada pangan tidaklah mudah karena membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mendukung program tersebut, mengingat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi banyak tantangan. ”Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo, Selasa (29/10) seperti dikutip dari website UGM.

Tantangan utama menurut Subejo adalah masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Di tengah isu perubahan iklim, konversi lahan menjadi ancaman serius dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebutuhan cetak lahan sawah diprediksi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan padi. 

Jadi menurut Subejo, untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah harus memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi yang melibatkan berbagai Lembaga dan Kementerian di tingkat pusat dan daerah. “Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable, untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar pengembangan komoditas pertanian dapat dilakukan,”  ungkapnya.