TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Mulai 15 Januari 2025, harga gabah dipastikan naik! Menko Pangan mengungkapkan keputusan ini bakal memberi keuntungan besar bagi petani, namun juga menantang konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa mulai 15 Januari 2025, harga gabah kering panen (GKP) akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram.

Keputusan ini sudah dipastikan, dan Bulog akan membeli gabah langsung dari petani dengan harga tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin 06 Januari 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Zulkifli menjelaskan bahwa Bulog juga akan menyerap beras dari produsen dengan harga Rp12.000 per kilogram.

Meskipun begitu, keputusan ini baru akan berlaku pada 15 Januari 2025, karena pemerintah saat ini masih memiliki stok gabah yang perlu diserap terlebih dahulu, guna menghindari tumpang tindih dengan hasil produksi sebelumnya.

"Jika diberlakukan sekarang, stok yang ada belum dapat terserap dengan baik, dan justru bisa menghambat proses distribusi," jelas Zulkifli.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya serap gabah petani tanpa merugikan pihak manapun.

Selain kebijakan tentang gabah, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram, yang berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.

Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada hasil panen jagung 2025, yang diperkirakan dimulai pada bulan Februari, bukan untuk stok jagung yang ada saat ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, beras, dan jagung dilakukan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan Indonesia.

Dalam pernyataannya, Arief menekankan bahwa penyesuaian harga ini bertujuan agar hasil produksi petani dapat terserap dengan baik oleh Perum Bulog, sebagai upaya pemerintah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.

“Penyesuaian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produktivitas pertanian dalam negeri,” ujar Arief.

Keputusan ini, yang juga diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada pangan bagi Indonesia.