TABLOIDSINARTANI.COM, jakarta --- Pemerintah semakin serius dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jumat (31/1) di Jakarta, sejumlah kebijakan penting diputuskan guna memperkuat pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Rakortas ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta beberapa pimpinan lembaga terkait lainnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan kabar gembira bahwa Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai harga komoditas, Perpres tentang pupuk bersubsidi, serta Perpres mengenai penyuluh pertanian telah ditandatangani oleh Presiden.

“Empat aturan utama sudah selesai, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda swasembada pangan. Perintah Presiden jelas, gabah harus dibeli dengan harga Rp 6.500/kg dan jagung Rp 5.500/kg,” ujar Zulkifli.

Bulog Siap Serap Beras 3 Juta Ton

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung langkah ini. Keuangan Perum Bulog saat ini sebesar Rp 23 triliun, ditambah lagi dengan tambahan Rp 16,6 triliun dari Kementerian Keuangan, sehingga totalnya mencapai Rp 39 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membeli 3 juta ton beras dalam periode Februari hingga April 2025.

“Tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati, camat, hingga tingkat desa. TNI dan Polri juga akan membantu memastikan aturan ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan kesiapan Bulog dalam menjalankan tugas tersebut. Ia menjelaskan bahwa kendala kapasitas gudang telah diatasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, Kementerian Perdagangan, dan institusi lainnya.

“Bulog memiliki kapasitas gudang 3,2 juta ton, dan saat ini tersedia ruang untuk 1,3 juta ton. Jika masih kurang, kami bekerja sama dengan ID Food yang menyediakan kapasitas 187.000 ton, sistem resi gudang dari Kementerian Perdagangan sebesar 158.000 ton, serta gudang mitra dan TNI yang masing-masing menampung ratusan ribu ton,” jelas Wahyu.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk swasta dan pabrik besar, wajib membeli gabah dengan harga minimal Rp 6.500/kg. Zulkifli memperingatkan bahwa bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi oleh aparat penegak hukum.

“Tidak boleh ada yang bermain harga. Ini perintah Presiden, dan harus kita kawal bersama. Jika ada yang mencoba menekan harga petani, akan ada langkah hukum lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, Wahyu Suparyono menambahkan bahwa sesuai aturan baru dari Badan Pangan Nasional, tidak ada lagi ketentuan mengenai Harga Gabah Kering Giling (GKG), beras, dan rafaksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bulog akan bekerja sama dengan Sucofindo sebagai pihak independen yang memastikan kualitas gabah yang diserap sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Dukungan Pupuk 

Keberhasilan swasembada pangan juga bergantung pada ketersediaan pupuk bagi petani. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, memastikan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi akan terpenuhi sesuai dengan tugas yang diberikan pemerintah.

“Tugas kami memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Pada Januari saja, lebih dari 600.000 ton pupuk bersubsidi sudah tersalurkan. Mulai 1 Januari 2025, kami sudah mulai mendistribusikan sesuai aturan baru yang akan segera diundangkan,” kata Rahmad.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi nantinya akan dilakukan langsung ke kelompok tani (Gapoktan) untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ini, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.