TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan, khususnya dalam sektor perberasan, dengan menetapkan kebijakan harga gabah. Kepastian harga ini diharapkan semakin mendorong semangat petani dalam meningkatkan produksi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (NFA), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa kebijakan harga menjadi elemen penting dalam mendukung swasembada pangan Indonesia.

“Kita harus yakin bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkuat kebijakan harga. Pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan harga yang wajar agar terus berproduksi,” ujar Ketut dalam diskusi panel yang diadakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Senin (3/2).

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah telah menetapkan harga GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Menurut Ketut, langkah ini diambil untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panennya. “Kita sudah hitung, harga ini menguntungkan petani dan harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka,” tambahnya.

Pendapatan Petani Meningkat 

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, petani perorangan tanaman padi yang memanen sendiri memperoleh rata-rata nilai produksi sebesar Rp 26,3 juta dengan biaya produksi Rp 15,2 juta. Artinya, pendapatan bersih petani mencapai Rp 11,08 juta atau 72,49 persen dari biaya produksi. Angka ini dicapai dengan produktivitas rata-rata sebesar 46,35 kuintal per hektare.

Sepanjang 2024, harga GKP di tingkat petani berkisar Rp 6.425 per kilogram. Harga terendah tercatat pada April sebesar Rp 5.686 per kg, sementara harga tertinggi terjadi pada Februari dengan Rp 7.261 per kg. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah optimistis dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi petani.

Sementara itu Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan petani sangat serius. Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kompleks Kantor Kementerian Pertanian pada hari yang sama.

“Tadi, Presiden Prabowo hadir di Kementerian Pertanian serta Badan Gizi Nasional. Kami berdiskusi banyak, termasuk mengenai program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan di sektor pertanian,” kata Arief.

Menurutnya, salah satu instruksi utama Presiden adalah memastikan seluruh penggilingan padi di Indonesia membeli gabah kering panen dengan harga minimal Rp 6.500 per kg. “Bapak Presiden akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melindungi petani melalui kebijakan harga ini,” ujarnya.

Potong Rantai Distribusi

Dalam kesempatan yang sama, Ketut Astawa juga menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Ia menilai bahwa dengan penetapan harga GKP, Bulog harus langsung berinteraksi dengan petani untuk memangkas rantai pasok yang terlalu panjang.

“Harapannya, Bulog bisa langsung membeli gabah dari petani tanpa perantara yang terlalu banyak. Jika harga gabah turun di bawah Rp 6.500, Bulog harus segera menyerap sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pemerintah ingin memastikan petani tetap mendapatkan harga yang layak,” jelasnya.

Senada dengan itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, juga menekankan pentingnya efisiensi dalam rantai pasok beras. Menurutnya, distribusi yang terlalu panjang bisa mengurangi efisiensi dan keuntungan petani.

“Rantai pasok yang terlalu panjang hanya menguntungkan perantara. Berdasarkan data BPS, distribusi beras saat ini bisa melibatkan 7 hingga 9 pelaku usaha. Kita harus memperpendeknya menjadi hanya 3 atau 4 rantai agar petani bisa langsung menjual ke konsumen dengan harga lebih baik,” terang Suwandi.

Survei pola distribusi BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa harga beras dari produsen hingga ke konsumen akhir mengalami kenaikan rata-rata 18,72 persen. Dengan kebijakan pemangkasan rantai pasok ini, diharapkan harga di tingkat petani tetap stabil, sementara harga di tingkat konsumen juga lebih terkendali.

Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan harga GKP yang stabil, dukungan langsung dari pemerintah, serta peran aktif Bulog dalam distribusi, swasembada pangan Indonesia diharapkan segera terwujud.

“Tadi, Presiden Prabowo ha