TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, Badan Pangan Nasional (NFA) melakukan efisiensi anggaran yang signifikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, NFA mengungkapkan bahwa pagu awal sebesar Rp329,95 miliar telah direduksi hingga mencapai Rp169,05 miliar, atau mengalami pemotongan hampir 49 persen.

“Kami menindaklanjuti Instruksi Presiden dan surat Menteri Keuangan dengan melakukan efisiensi sebesar Rp160,9 miliar. Dengan demikian, pagu kami turun menjadi Rp169,05 miliar,” ujar Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi.

Meski mengalami pemangkasan anggaran, NFA menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan program-program andalan yang mendukung stabilisasi pasokan dan keamanan pangan. Beberapa program unggulan tersebut antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) yang pelaksanaannya dilakukan baik oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi.

Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target distribusi mencapai 1.000 ton, program ini bertujuan memastikan pasokan pangan tetap stabil, dan Program Bantuan dan Penanganan Bencana Pangan, tercermin dari penyaluran 26.800 paket bantuan pangan bencana dan 1.944 paket beras fortifikasi, serta keberhasilan penyaluran 446 ribu kilogram beras untuk kebencanaan di tahun sebelumnya.

“Walaupun ada efisiensi, kami tidak akan mengorbankan program-program vital yang berdampak langsung kepada masyarakat dan swasembada pangan,” tambah Arief. Ia menjelaskan bahwa efisiensi telah dilakukan di berbagai pos, seperti alat tulis kantor, kegiatan rapat dan seminar, lisensi aplikasi, hingga jasa konsultan, di mana pos jasa konsultan mengalami pemotongan 100 persen.

Lebih lanjut, Arief menyoroti pentingnya peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk memperkuat respons pemerintah dalam menghadapi dinamika pasokan dan harga pangan.

“Ke depan, peningkatan CPP harusnya masuk ke dalam anggaran. CPP ini akan kita manfaatkan sebagai intervensi untuk bantuan kepada yang sangat membutuhkan, penanggulangan bencana, bahkan untuk bantuan internasional,” tegasnya.

Keberhasilan program di tahun 2024—seperti bantuan pangan beras dan paket penanganan stunting berupa telur dan daging ayam—menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Di tingkat internasional, Indonesia juga aktif dalam ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dengan komitmen menyediakan 12 ribu ton beras apabila dibutuhkan oleh negara anggota ASEAN.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI mengimbau agar efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Mereka mendesak agar kebutuhan anggaran program-program prioritas yang berdampak langsung pada swasembada pangan dihitung ulang dan dialokasikan kembali secara optimal.