TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejak awal Ramadan atau Maret 2025. Program ini sempat dihentikan sementara pada 7 Februari 2025, namun kembali berjalan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Peluncuran SPHP beras di Zona 2 dan 3 sudah dimulai lebih awal, bersamaan dengan Operasi Pasar Pangan Murah pada 24 Februari 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pemerintah bersama Perum Bulog siap menyalurkan beras SPHP ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau sesuai ketetapan pemerintah.

"Dengan ini pemerintah bersama Perum Bulog memastikan semua wilayah Indonesia akan menerima penyaluran beras dari program SPHP. Tentunya masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Pangan, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan 150 ribu ton beras ke tiga zona, dari Aceh hingga Papua. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idulfitri.

"Sesuai hasil Rakortas Kemenko Pangan, total penugasan ke Bulog adalah 150 ribu ton ke tiga zona mulai dari Aceh sampai Papua. Ini juga merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Prabowo agar stabilitas pangan dapat terus terjaga selama Ramadan sampai Idulfitri nanti," ungkap Arief Prasetyo Adi.

Dari total 150 ribu ton tersebut, alokasi dibagi untuk Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi dengan jumlah 50 ribu ton. Penyaluran di zona ini berlangsung dari 3 hingga 29 Maret 2025.

Zona 2 yang terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan menerima alokasi sebesar 84,5 ribu ton.

Sementara itu, Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua mendapatkan 15,5 ribu ton. Penyaluran di Zona 2 dan 3 telah berlangsung sejak 24 Februari dan akan berakhir pada 29 Maret 2025.

Agar distribusi lebih merata, pemerintah mewajibkan Bulog untuk menyalurkan beras SPHP melalui berbagai jalur, termasuk Operasi Pasar Pangan Murah di jaringan PT Pos Indonesia dan PT Pupuk Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), dan dinas pemerintah daerah juga turut serta dalam penyaluran.

Selain itu, beras SPHP juga didistribusikan melalui pedagang di pasar tradisional, pasar modern, kios pangan, serta outlet binaan pemerintah. Pemerintah juga meminta Bulog mengoptimalkan distribusi ke pedagang eceran di pasar rakyat. Sebelum sempat dihentikan pada Februari lalu, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 89,2 ribu ton.

Untuk memastikan harga tetap stabil, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala. "Untuk harga jual di pasaran, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan tentunya dengan Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala. Ini demi masyarakat supaya dapat memperoleh beras SPHP sesuai dengan yang telah ditetapkan," tegas Arief Prasetyo Adi.

Harga beras SPHP dalam Operasi Pasar Pangan Murah ditetapkan sebesar Rp 12.000 per kilogram untuk Zona 1. Zona 2 memiliki harga Rp 12.300 per kilogram, sedangkan Zona 3 ditetapkan dengan harga Rp 12.600 per kilogram.

Sementara itu, harga di pedagang eceran mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp 12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Harga Rp 13.100 per kilogram berlaku untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp 13.500 per kilogram.