TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah telah mengetok palu mekanisme penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog. Dengan kebijakan terbaru dari pemerintah, khususnya dalam membeli gabah, Bulog bisa menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras. Sementara dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, ekonomi petani bisa terungkit.

Dibandingkan kebijakan sebelumnya, penyerapan gabah tahun ini memang banyak perbedaan. Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 24 tahun 2025, pemerintah hanya menetapkan satu harga yakni HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg.

Artinya, pemerintah tidak lagi menetapkan HPP GKP di penggilingan padi dan Gabah Kering Giling (GKG) baik di penggilingan maupun di gudang Bulog. Begitu juga harga beras di gudang Perum Bulog. Dalam keputusan tersebut, pemerintah juga tidak menetapkan standar kualitas seperti kadar air (KA) maksimal 26 persen maupun kadar hampa (KH) maksimal 10 persen.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektar (ha), dengan estimasi produksi sebesar 8,63 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton GKG.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyerapan gabah mengalami lonjakan signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapan diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton.

Tahun lalu, total serapan selama setahun hanya sekitar 1 juta ton, sementara tahun ini pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah terserap pada bulan April atau Mei nantinya. Jikapun realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari 2 juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional di Bulog akan sangat mencukupi.

Bulog kini berkejaran dengan panen untuk bisa mencapai target 3 juta ton. Baca halaman selanjutnya.