TABLOIDSINARTANI.COM,  Jakarta – Pemerintah makin serius menangani isu ketahanan pangan. Salah satu langkah strategisnya, pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) resmi masuk sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Badan Pangan Nasional (NFA) sebagai ujung tombak penguatan ketahanan pangan Indonesia, terus menjalin kolaborasi lintas sektor dan internasional.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, dalam acara Policy Talk Series: Indonesia and Food Security Priorities di Kementerian Luar Negeri, Jumat (11/4).

“Dunia sedang menghadapi krisis pangan yang kompleks. Mulai dari perubahan iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan, hingga ketidakstabilan geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta harga pangan strategis,” ujar Nita.

NFA memiliki mandat besar untuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, lembaga ini bertanggung jawab atas stabilitas sembilan komoditas utama seperti beras, jagung, telur, cabai, hingga daging.

Lebih jauh, Nita menyoroti peran NFA dalam menurunkan jumlah daerah rawan pangan. “Tahun ini, jumlah daerah rentan rawan pangan turun dari 68 menjadi 62 kabupaten/kota,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada ketersediaan pangan, NFA kini juga memperkuat agenda pengurangan susut dan sisa pangan (SSP).

Isu ini masuk dalam prioritas nasional di bawah Program Ekosistem Ekonomi Sirkular RPJMN 2025–2029. NFA ditunjuk sebagai instansi pengampu dengan target utama: mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen lewat penyelamatan pangan layak konsumsi.

Isu ketahanan pangan juga mulai menjadi perhatian dalam kebijakan luar negeri.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika-Eropa Kementerian Luar Negeri, Spica A. Tutuhatunewa, menegaskan bahwa diplomasi pangan akan menjadi agenda penting, terutama untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara seperti di kawasan Nordik.

Sementara itu, Gina Karina, Kepala Sekretariat Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), menyoroti tantangan pangan nasional yang masih cukup pelik.

“Distribusi pangan belum merata, akses ke makanan bergizi masih rendah, dan konsumsi masih terlalu dominan pada karbohidrat seperti beras,” ungkapnya.

KSPL bersama NFA juga telah menyusun Buku Metode Baku Perhitungan SSP, sebagai upaya konkret mendukung kebijakan pengurangan sisa pangan.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, pun menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama.

“Masuknya SSP dalam RPJMN adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani isu ini. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa kurangi sisa pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.