Tabloidsinartani.com Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Pertemuan Koordinasi Percepatan Sistem Informasi Desa (SID), Program Cetak Sawah Rakyat, dan Manajemen Keuangan Tahun 2025 pada Kamis (8/5/2025) di Banjarbaru.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, unsur pimpinan dinas pertanian kabupaten/kota se-Kalsel, penyuluh pertanian lapangan, serta pemangku kepentingan dari sektor pertanian dan tata kelola keuangan daerah.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan strategi lintas sektor dalam mempercepat transformasi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Fokus utama diarahkan pada integrasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bagian dari digitalisasi data desa, percepatan realisasi Program Cetak Sawah Rakyat sebagai prioritas nasional, serta penguatan kapasitas manajemen keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintah daerah.

“Pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Melalui forum ini, kita menyatukan visi agar program cetak sawah rakyat serta pembaruan data desa melalui SID dapat terealisasi sesuai target dan waktu yang ditetapkan,” ujar Syamsir.

Perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang hadir turut mengapresiasi langkah cepat Kalsel dalam mendukung agenda nasional di sektor pertanian.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam pengembangan sektor pertanian, karena memiliki potensi lahan yang besar dan komitmen pemerintah daerah yang kuat,” ungkapnya.

Pertemuan ini juga membahas aspek teknis seperti mekanisme penganggaran, sistem pelaporan dan monitoring pelaksanaan program, hingga rencana pelatihan terpadu bagi aparatur desa dalam pengelolaan SID dan manajemen keuangan berbasis digital.

Beberapa kabupaten seperti Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala turut memaparkan capaian awal serta tantangan implementasi program di wilayah masing-masing.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang selaras dalam mendorong percepatan program prioritas di bidang pertanian dan tata kelola pemerintahan desa. Implementasi kebijakan yang konsisten dan kolaboratif diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.