TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempati posisi penting dalam agenda nasional, tidak hanya untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga sebagai strategi menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam seminar bertajuk “Perspektif Lingkungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI), dengan dukungan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Selasa (27/5).

Ketua JP2GI, Soen’an Hadi Poernomo menyebut MBG sebagai kebijakan publik yang berpotensi menjadi panutan internasional.

 “Tantangan global hari ini adalah menyediakan pangan yang sehat dan adil tanpa merusak ekosistem. MBG harus menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik menjawab krisis pangan dan iklim sekaligus,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa MBG juga bisa menjadi instrumen penguatan sistem pangan lokal yang inklusif.

Seminar ini merupakan bagian dari seri Bincang Pangan Sehat Lestari yang dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Bapanas, Ragunan, dan diikuti peserta dari berbagai wilayah secara daring.

Acara ini menjadi momentum mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas keterkaitan antara gizi dan keberlanjutan lingkungan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan pentingnya MBG dalam kerangka besar menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini bukan soal memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat dan sadar lingkungan. MBG juga memperkuat ketahanan pangan nasional karena menyerap hasil petani lokal,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa MBG merupakan bentuk konkret sinergi antar lembaga negara untuk mewujudkan transformasi pangan nasional.

Sementara itu Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo menyebut MBG sebagai momen penting membentuk kebiasaan konsumsi berkelanjutan.

“Jika MBG bisa ajarkan anak-anak bahwa menyisakan makanan bukan cuma soal etika, tapi tanggung jawab terhadap bumi, dampaknya akan luar biasa,” katanya.

Ia mengusulkan integrasi nilai-nilai Education for Sustainable Development (ESD) ke dalam kurikulum sekolah dasar.

Namun, penyediaan makanan secara massal membawa risiko tingginya sisa makanan. Data Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia membuang 23–48 juta ton makanan setiap tahun atau setara 115–184 kg per orang.

Kerugian ekonomi akibat food loss and waste mencapai Rp213–551 triliun per tahun, dengan emisi karbon setara 7,29?ri total emisi gas rumah kaca nasional. Jumlah ini cukup untuk memberi makan 60 hingga 120 juta orang per tahun.

“Program sebesar MBG yang menyasar 82 juta anak harus dirancang efisien dan sirkular. Tanpa itu, bisa menambah beban lingkungan,” ujar Soen’an.

Dalam sesi paralel, Direktur Keanekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal menekankan pentingnya diversifikasi bahan pangan lokal.

“Kita harus manfaatkan pangan rendah emisi seperti singkong, ubi, dan kelor. Selain sehat, bahan ini memperkaya budaya makan kita dan menekan ketergantungan impor,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis menyoroti pentingnya edukasi pengurangan sisa pangan sejak dini. “Peserta MBG bisa jadi agen perubahan. Kita ingin mereka jadi pelopor Stop Boros Pangan. Ini bukan sekadar kampanye, tapi investasi masa depan,” tegasnya.

Agus Rusly dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambahkan bahwa sisa makanan bukan hanya masalah limbah, tapi juga potensi ekonomi. “Mengurangi sisa pangan bukan sekadar hemat, tapi juga kunci memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Pemerintah melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 menetapkan target penyelamatan pangan 3–5% per tahun hingga 2029. MBG harus menjadi bagian dari strategi nasional tersebut, dengan pendekatan kolaboratif antar sektor.