TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Harga beras yang terus bergerak naik di sejumlah daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, membuat Badan Pangan Nasional (NFA) bergerak cepat.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/6), NFA menyampaikan kesiapan penuh pemerintah untuk mengintervensi pasar secara terukur demi memastikan harga pangan tetap dalam jangkauan masyarakat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa pihaknya memantau ketat lonjakan harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Data panel harga pangan menunjukkan peningkatan di berbagai kabupaten/kota, dengan wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua mencatat harga rata-rata mencapai Rp19.634 per kilogram—angka yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pasokan antarwilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa.

Untuk itu, NFA mengambil langkah cepat dengan menggulirkan dua strategi besar pada Juni dan Juli ini: penyaluran bantuan pangan beras dan percepatan distribusi beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Bantuan beras sebesar 10 kilogram per keluarga akan diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Proses finalisasi anggaran tengah disiapkan agar distribusi bisa segera berjalan.

Ketut menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meringankan beban rumah tangga berpendapatan rendah, tapi juga menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga pangan.

Sementara itu, lewat program SPHP, pemerintah akan mengalirkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke daerah-daerah yang harganya melampaui HET dan yang saat ini tidak berada dalam masa panen.

Indonesia Timur kembali menjadi fokus utama karena kebutuhan beras di wilayah ini tergolong tinggi dan pasokannya kerap terbatas.

Ketut mengatakan bahwa intervensi dilakukan berdasarkan data harian, sehingga respons bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Tujuannya sederhana, agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga yang wajar di tengah gejolak pasar.

Di luar dua program utama itu, NFA juga mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga pertengahan Juni, lebih dari 280 kegiatan GPM telah digelar di 17 provinsi dan hampir 100 kabupaten/kota.

Program ini membawa langsung bahan pangan pokok ke masyarakat dengan harga di bawah pasar.

Untuk memperkuat distribusi, NFA turut mendorong modernisasi sistem pelaporan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Pengawasan berbasis data real-time diharapkan dapat meningkatkan akurasi distribusi dan mencegah kelangkaan di tingkat lokal.

Di sisi lain, BUMD pangan seperti Food Station diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah dan memperkuat sistem pelacakan distribusi.

Soal kualitas, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi tak mau kompromi. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa semua beras bantuan harus memiliki mutu yang baik.

“Tidak boleh ada beras berkualitas buruk yang dikirimkan ke masyarakat,” ujarnya tegas.

NFA juga terus memantau harga komoditas penting lainnya. Cabai kini mulai turun harga seiring membaiknya produksi, sementara bawang merah stabil.

Ayam dan telur masih berproses menuju keseimbangan harga, meski selama dua tahun terakhir keduanya tercatat cukup stabil dan berada di bawah harga acuan.

Menurut Ketut, menjaga keseimbangan harga tak cukup hanya melihat dari sisi konsumen. Petani dan peternak juga harus diberi ruang untuk tetap mendapatkan penghasilan layak.

“Harga yang wajar bukan hanya menenangkan masyarakat, tapi juga membuat para pelaku usaha tani dan ternak terus semangat berproduksi,” ujarnya